REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa. Usulan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah.
"Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Rahmawati menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan rumah produksi kecil di daerah yang mengalami kesulitan menayangkan film mereka di jaringan bioskop yang ada. Keterbatasan ini dikhawatirkan dapat menghambat produksi film-film yang menampilkan potensi dan budaya daerah.
Diskusi dengan Pengelola Bioskop
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem, Rico Sia, menyarankan agar pengelola rumah produksi membahas masalah produksi dan penayangan film dengan pihak terkait, termasuk pengelola bioskop. "Coba deh duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia," ujarnya.
Menanggapi hal ini, perwakilan dari PH Black & White Pictures menyampaikan bahwa akses diskusi dengan pengelola bioskop belum sepenuhnya terbuka bagi rumah produksi kecil.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, mengusulkan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman agar lebih sesuai dengan kondisi industri perfilman saat ini. "Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia, dan saat ini saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang terkait tentang perfilman," katanya.
