Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap penyebab banyaknya personel TNI dan Polri yang menduduki jabatan di institusi sipil berasal dari keputusan para pejabat kementerian sendiri.
Pigai mengatakan para menteri sipil justru menjadi pihak yang aktif mengundang aparat masuk ke jabatan strategis di kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Pidato Prabowo Bakal Jadi Tradisi Baru Ketatanegaraan Indonesia, Begini Kata DPR
“Yang ada itu menteri-menteri yang sipil mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil,” kata Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Menurut Pigai, persoalan utama bukan pada aparat yang masuk ke birokrasi, melainkan pada pejabat sipil yang membuka ruang tersebut.
Ia meminta media lebih kritis terhadap para pejabat kementerian yang merekrut aparat untuk posisi strategis.
“Oleh karena itulah kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?” ujarnya.
Pigai mengaku masih bisa memahami jika seorang menteri yang berasal dari latar belakang TNI atau Polri membawa koleganya masuk ke kementerian.
Namun menurutnya, situasi menjadi persoalan ketika pejabat sipil justru aktif mengajak aparat masuk ke ranah birokrasi sipil.
“Tapi, menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang,” katanya.
Pigai juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menginstruksikan aparat untuk mengisi posisi di lembaga sipil.
Baca Juga: Nilai Serangan ke Iran Kesalahan Fatal, Amerika: Kesepakatan Nuklir Tak Ada, Selat Hormuz Belum Dibuka
Pernyataan Pigai muncul di tengah sorotan publik terkait semakin banyaknya keterlibatan personel TNI dan Polri dalam jabatan pemerintahan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara.
