Tangerang: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026, sebagaimana yang sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.
“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market atau pun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil di hadapan para pengusaha migas yang menghadiri IPA Convex, di Tangerang, Banten, dilansir dari Antara, Rabu, 20 Mei 2026.
Bahlil mengakui pada 2025 sempat terjadi dinamika terkait pemenuhan kontrak ekspor gas. Pada 2025, pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo. Defisit LNG disebabkan eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah.
Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG terlanjur menjalin kontrak ekspor. Kontrak ekspor LNG terlanjur dijalin karena pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.
Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor. Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Sekarang semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya. Semuanya sudah saya tanda tangan, enggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” ujar Bahlil.
Ilustrasi migas. Foto: Magnific
Pemerintah juga siap memberikan kepastian dalam hal pembeli gas jika memang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kesulitan untuk mendapatkan pembeli gas di luar negeri, namun tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya.
Pemerintah bakal menyiapkan beberapa potensi pembeli gas dari beberapa sektor yang memang bisa menyerap gas dalam jumlah besar. Dengan begitu, diharapkan KKKS tidak ragu lagi untuk berinvestasi dan melanjutkan proyek.
“Saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN, maupun beberapa perusahaan lain untuk offtaker-nya (pembelinya) di dalam negeri. Kami beli, supaya bisa ada kepastian. Agar semuanya bisa jalan,” kata Bahlil.
