Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat dalam menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Presiden meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan pergantian apabila pimpinan Bea Cukai dianggap lamban dalam bekerja.
Prabowo menegaskan Bea Cukai harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kalau Bea Cukai tidak berubah cepat, ganti orangnya,” ungkap Prabowo dalam rapat paripurna tersebut.
Prabowo Soroti Pungli dan Pelayanan PublikPrabowo mengatakan pemerintah harus memberantas korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai praktik yang menghambat perekonomian nasional.
Ia menilai pemerintah tidak boleh bekerja lamban dalam pelayanan publik maupun dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Presiden juga mencontohkan praktik pungutan liar atau pungli yang hingga kini masih menjadi keluhan para pengusaha di Indonesia.
Menurut Prabowo, praktik pungli menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan industri dan investasi nasional.
Ia meminta para menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan birokrasi di instansi masing-masing.
“Setiap pelanggaran harus ditindak tegas,” ujarnya.
Presiden Ajak DPR Perkuat Pemberantasan KorupsiPrabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
Menurut Presiden, pemerintah harus berani memperbaiki seluruh institusi negara demi membangun pemerintahan yang kuat dan bersih.
Prabowo juga meminta dukungan DPR RI dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor pemerintahan.
Ia menilai dukungan DPR penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional.
Presiden mengajak seluruh anggota DPR bersama pemerintah aktif memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi masa depan bangsa dan generasi berikutnya.
