Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 yang membahas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR, jajaran kabinet, serta para pejabat negara, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat serta tidak sanggup melakukan pembenahan tata kelola yang lebih efektif.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang langsung menjadi perhatian publik dan anggota parlemen yang hadir di ruang sidang.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Presiden terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Prabowo menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyinggung persoalan penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan maksimal. Ia menilai praktik semacam itu menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.
Presiden menegaskan bahwa tantangan ekonomi nasional saat ini membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tidak bekerja lamban ataupun menjalankan birokrasi yang berbelit-belit di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.
Menurut Prabowo, rakyat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat, responsif, dan mampu mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi maupun tata kelola negara.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.
Pidato tersebut juga memperlihatkan penekanan Prabowo terhadap budaya kerja birokrasi yang menurutnya harus berubah total. Ia mengkritik pola kerja yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terlalu lambat dalam mengambil langkah penyelesaian masalah.
Dalam salah satu bagian pidatonya, Prabowo bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan birokrasi yang dinilai terlalu sering menunda pekerjaan dan tidak memiliki rasa urgensi dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo yang kemudian disambut perhatian para peserta sidang.
Pernyataan tersebut menjadi simbol penegasan Presiden mengenai pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Prabowo tampak ingin menanamkan semangat kerja cepat dan disiplin kepada seluruh aparat negara di tengah tantangan ekonomi global yang dinilai semakin berat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang terus menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerimaan negara dan pengawasan perdagangan internasional. Isu penyelundupan barang, manipulasi data ekspor, hingga potensi kebocoran devisa menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal negara.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memiliki tugas penting dalam mengawasi lalu lintas barang keluar masuk Indonesia, memungut bea masuk dan cukai, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan internasional. Karena itu, sektor ini sering menjadi sorotan ketika muncul persoalan terkait penyelundupan atau lemahnya pengawasan di pelabuhan dan jalur perdagangan.
Prabowo menilai pembenahan tata kelola di sektor kepabeanan tidak bisa ditunda lagi apabila pemerintah ingin memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa setiap kebocoran penerimaan negara pada akhirnya akan berdampak terhadap kemampuan pemerintah membiayai berbagai program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Selain menyoroti Bea Cukai, pidato Presiden juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Menurut Prabowo, pemerintah harus mampu membangun sistem kerja yang efisien dan berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar prosedur administratif yang panjang.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian sehingga Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk bergerak lambat. Persaingan ekonomi antarnegara dinilai semakin ketat dan menuntut setiap institusi negara bekerja secara profesional serta memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat.
Dalam konteks penyusunan RAPBN 2027, pidato Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga penerimaan negara agar tetap optimal di tengah tekanan ekonomi dunia. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melanjutkan berbagai agenda pembangunan jangka panjang.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas ekspor-impor dan penindakan terhadap praktik ilegal dinilai menjadi bagian penting dari strategi memperkuat keuangan negara. Presiden menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pidato tersebut sekaligus memperlihatkan gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung langsung dan tegas terhadap isu tata kelola pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden juga beberapa kali mengingatkan jajaran kabinet mengenai pentingnya disiplin kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan pelayanan publik.
Sorotan terhadap Bea Cukai kali ini pun dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat reformasi birokrasi di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan iklim investasi nasional.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait peringatan Presiden tersebut. Namun pidato Prabowo diperkirakan akan menjadi perhatian serius di internal kementerian dan lembaga karena menyangkut evaluasi kinerja serta efektivitas pengawasan negara di bidang perdagangan dan kepabeanan.
Pemerintah sendiri terus menargetkan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik sebagai bagian dari agenda reformasi nasional. Di tengah tantangan ekonomi global, Presiden menilai seluruh aparat negara harus bekerja lebih cepat, adaptif, dan memiliki orientasi kuat terhadap kepentingan rakyat serta keberlanjutan ekonomi Indonesia.
