Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2027, Rabu (20/5/2026).
Langkah Presiden Prabowo dalam penyampaian rencana kebijakannya bagi ekonomi nasional menuai respons positif.
Ketua Umum Relawan Jarnas for Prabowo-Gibran, Nasarudin mengatakan momentum tersebut sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden RI hadir langsung dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan arah kebijakan fiskal negara.
“Paripurna hari ini sangat spesial dan bersejarah. Baru pertama kali dalam sejarah Presiden Republik Indonesia hadir langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN di hadapan parlemen. Ini menunjukkan bentuk penghormatan Presiden kepada DPR sebagai representasi rakyat Indonesia,” ujar Nasarudin, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
- Istimewa
Ia menilai keberanian Presiden Prabowo tampil langsung di tengah situasi geopolitik global yang penuh tekanan, ancaman krisis ekonomi dunia, serta kondisi nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi, merupakan bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dan terbuka kepada rakyat.
“Di tengah kondisi global yang tidak mudah, Presiden Prabowo hadir langsung memberikan penjelasan kepada DPR sebagai lembaga yang mewakili lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat, transparan, dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Nasarudin juga menyoroti pidato Presiden Prabowo yang menegaskan arah besar pembangunan nasional target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, kondisi keuangan negara, maupun tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).
Menurutnya langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami semakin yakin bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dan mengatur sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya. Selama ini terlalu banyak kebocoran dan penguasaan oleh segelintir pihak,” tegas Nasarudin.
Ia menyatakan kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit (CPO) hingga batu bara dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai single exporter merupakan langkah besar dalam memperkuat kendali negara terhadap kekayaan nasional.
