JAKARTA, KOMPAS — Seiring tingginya tekanan ekonomi akibat berkurangnya daya beli, lembaga keuangan digital Amartha memilih fokus mendongkrak kualitas kredit dibanding mengejar pertumbuhan. Pertumbuhan Amartha tergolong konservatif dengan angka rasio kredit bermasalah atau NPL 3-4 persen. Mayoritas nasabah Amartha merupakan pelaku ekonomi akar rumput dari pelosok perdesaan di luar Jawa.
Tahun ini, omzet pelaku usaha akar rumput yang menjadi nasabah Amartha tergolong stagnan, tidak agresif, dan tidak expansif seperti tahun lalu. ”Kami tumbuh cukup konservatif, tidak ambisius. Jadi, growth itu bukan fokus kami tahun ini, tetapi bagaimana kami bisa menjaga kualitas kredit,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto dalam Media Briefing Road to Asia Grassroots Forum 2026, Rabu (20/5/2026).
Menurut Aria, Amartha juga terus berupaya agar NPL sesuai standar dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tidak melebihi 5 persen. ”Sekarang 3-4 persen itu menjadi new normal. Dulu, kan, mungkin 10 tahun lalu NPL-nya bisa 1 persen. Nah, ini yang kami jaga karena kualitas saat ini lebih penting daripada pertumbuhan. Dengan menjaga kualitas, kami juga secara langsung itu melindungi pelanggan kami,” tambah Aria.
Terlalu fokus ke pertumbuhan dinilai akan mengurangi kehati-hatian dalam memastikan kemampuan kredit nasabah. ”Mungkin kami menjadi kurang berhati-hati dalam memastikan bahwa kemampuan kredit mereka sudah atau sedang menurun, kemudian kapasitas bayar mereka juga mungkin sedang tertekan, kemudian kebutuhan naik, harga tidak naik. Jadi, saat ini kami fokusnya lebih ke kualitas kredit dan pendampingan itu terus kami lakukan agar ketangguhan tetap terjaga,” ucap Aria.
Aria menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akar rumput berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya akses keuangan dan layanan digital, sejumlah UMKM akar rumput masih rentan terhadap guncangan ekonomi, risiko over-indebtedness, dan tekanan eksternal seperti perubahan iklim.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses keuangan perlu diimbangi dengan penguatan kesehatan finansial yang mencakup stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan jangka panjang.
Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan ekonomi. Secara global, UMKM mewakili lebih dari 90 persen entitas bisnis, menyumbang sekitar 70 persen lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap 50 persen PDB.
Di Indonesia, kontribusi UMKM juga sangat signifikan. Pada 2025, lebih dari 65,5 juta UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap sekitar 97 persen dari total angkatan kerja.
Saat ini, 65 persen nasabah Amartha berlokasi di luar Pulau Jawa. Amartha memilih lebih dominan di luar Jawa dan mendorong pemerataan akses.
Disparitas akses layanan keuangan masih terjadi dengan sebagian besar perbankan atau lembaga keuangan non-bank terfokus di Jawa. Kehadiran Amartha di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri diharapkan akan memiliki dampak yang lebih luas ke perekonomian desa.
”Tidak hanya dari akses kreditnya, tetapi bagaimana turunan dari adanya akses kredit tersebut. Misalnya, anak-anak yang tadinya enggak sekolah, karena ibunya punya uang, usahanya meningkat, dia tiba-tiba bisa sekolah. Bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, mungkin bahkan bisa kuliah. Dan itu yang kami juga track atau ukur dampaknya,” kata Aria.
Selain itu, kondisi perekonomian di daerah terpencil juga ternyata cukup baik. Pada masa pandemi Covid-19, misalnya, ekonomi di kota kecil atau di pelosok desa terbukti bisa tumbuh.
”Biarpun mereka mungkin jangkauan marketnya hanya di sekitar kecamatan atau kabupaten tersebut, secara potensi itu masih tinggi. Nah, potensi-potensi yang tidak terlihat oleh pemain yang lain atau penyedia jasa yang lain, inilah yang Amartha targetkan,” tambah Aria.
Salah satu inisiatif yang dilakukan Amartha untuk mendongkrak kesehatan finansial bagi pelaku usaha akar rumput adalah dengan menghadirkan platform kolaborasi melalui Asia Grassroots Forum. Tahun ini, Asia Grassroots Forum bertema ”Enabling Growth, Elevating Financial Health” akan digelar ketiga kalinya di Jakarta pada 3-4 Juni.
Asia Grassroots Forum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, OJK, hingga kementerian, dan berkolaborasi bersama dengan investor global.
Melalui forum ini, Amartha menegaskan pentingnya kesehatan finansial atau financial health sebagai fondasi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput yang inklusif dan berkelanjutan.
Layanan keuangan digital diharapkan tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga membantu masyarakat akar rumput, termasuk UMKM perempuan, dalam mengelola arus kas, menjaga keberlangsungan usaha, menghadapi risiko ekonomi, dan membangun ketahanan finansial.
Saat ini sudah ada lebih dari 30 lembaga keuangan yang bekerjasama mendukung pendanaan Amartha. Sekitar 60 persen berasal dari pendanaan perbankan dan 40 persen dari pendanaan retail.
Sebanyak lebih 30 bank ini, terdiri dari bank lokal dan lembaga keuangan luar negeri, termasuk DMI, atau Development Fund Institution, seperti Bank Pembangunan Belanda (FMO).
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menambahkan bahwa perbankan memang sudah tertarik untuk menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga pembiayaan. Sebanyak 64 persen dari lender di Indonesia saat ini berasal dari perbankan. ”Artinya, dipercaya dan tidak lagi kami mendikotomikan antara finansial teknologi dan perbankan,” ujar Huda.
Huda menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih mengalami perlambatan. Meski secara data pada 2025-2026, ekonomi mengalami perbaikan, secara posisi riil justru terjadi fenomena perlambatan ekonomi. Di sisi lain, indeks produksi UMKM ternyata masih tumbuh positif. Hal ini berkebalikan dengan penyaluran kredit ke UMKM yang merosot.
Ketika menghadapi krisis seperti krisis ekonomi 1998 hingga pandemi Covid-19, UMKM juga cenderung lebih cepat pulih dibandingkan dengan industri besar. Hal ini didorong ekonomi UMKM yang merupakan ekonomi riil.
Bagi pelaku UMKM, masalah permodalan masih menjadi masalah klasik utama. Fintech, termasuk P2P lending, ditegaskan dapat menjembatani kebutuhan modal dengan cara yang lebih cepat dan tepat.
Namun, pembiayaan digital perlu diarahkan untuk kegiatan produktif dan didukung tata kelola yang baik agar dapat membantu UMKM memperluas pasar serta menjaga keberlanjutan usahanya.
”Masalah finansial, problem di UMKM itu kompleks dan mendalam. Tidak hanya terkait pasar, tapi defisit permodalan, terutama terkait dengan sistem permodalan di Indonesia masih belum bisa menjangkau akar rumput terutama UMKM,” ujar Huda.
Associate Professor Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada Poppy Ismalina menambahkan bahwa financial health bagi UMKM bukan terkait suku bunga yang rendah. Namun, persoalannya terutama adalah bagaimana pelaku UMKM bisa memiliki akses terhadap pembiayaan dan lembaga keuangan. Selain itu, mereka juga membutuhkan pengenalan terhadap produk keuangan sehingga punya dukungan finansial.
”Ketika pengambil kebijakan memaksa pemberlakuan suku bunga rendah, hati-hati soal risiko kredit macet. Nah, bagaimana kita memitigasi risiko, bukan mengecilkan suku bunga, itu tidak akan membawa pada peningkatan financial aid bagi UMKM atau peningkatan akses pembiayaan,” kata Poppy.
Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperpanjang masa pengembalian pinjaman sehingga cicilan terasa ringan bagi pelaku UMKM. Selain itu, dibutuhkan kehadiran agen-agen lokal untuk memperkenalkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan bayar dan karakteristik dari aktivitas produksi UMKM.
Poppy menambahkan bahwa 89 persen usaha bisnis di Indonesia didominasi usaha mikro, sebanyak 18 persen tergolong usaha kecil, 1,5 persen usaha menengah, dan 0,3 persen usaha besar.
Mayoritas usaha mikro bergerak di usaha informal yang tidak terjangkau akses pembiayaan bank. Sebanyak 98 persen dari pelaku usaha mikro ini adalah perempuan yang kemudian menjadi nasabah sasaran Amartha.
Selama 16 tahun sejak tahun 2010, Amartha sudah melayani sekitar 4 juta pelaku usaha ultramikro, mikro, dan kecil menengah. Total pembiayaan yang disalurkan sudah mencapai hampir Rp 40 triliun. Amartha tetap fokus ke komunitas di pelosok perdesaan dengan 65 persen pelanggan justru di luar Pulau Jawa.
”Produk-produknya Amartha tidak hanya berupa pinjaman modal kerja kepada ibu-ibu, pengusaha ultramikro, dan mikro, tetapi juga kami menghadirkan pendampingan. Kami punya lebih dari sekitar 10.000 orang di lapangan yang tugasnya adalah mendampingi para pengusaha mikro dan ultramikro ini agar mereka bisa mengelola keuangan dengan lebih baik,” ucap Aria.
Sebanyak 9 dari 10 nasabah Amartha juga melaporkan peningkatan pendapatan mulai dari 5 persen hingga hampir dua kali lipat dalam waktu satu tahun setelah diintervensi oleh Amartha.
Sekitar 5 persen atau 90.000 dari nasabah ultramikro Amartha juga bisa naik kelas menjadi pengusaha kecil. Omzet mereka naik dari di bawah Rp 300 juta per tahun menjadi di atas Rp 300 juta dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru setidaknya merekrut satu karyawan.
