jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Jarnas for Prabowo-Gibran, H. Nasarudin merespons kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2027, Rabu, (20/5).
Kehadiran ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan seorang presiden dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan arah kebijakan fiskal negara.
BACA JUGA: Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan
Nasarudin menyebutkan momen tersebut bersejarah dan menunjukkan penghormatan presiden kepada DPR sebagai representasi rakyat.
“Paripurna hari ini sangat spesial dan bersejarah. Baru pertama kali dalam sejarah Presiden Republik Indonesia hadir langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN di hadapan parlemen,” kata Nasarudin, Rabu (20/5).
BACA JUGA: Prabowo Salah Sebut Gaji Guru Naik 300 Persen, Ternyata Gaji Hakim
Menurutnya, keberanian Presiden Prabowo tampil langsung di tengah situasi geopolitik global yang penuh tekanan, ancaman krisis ekonomi dunia, serta nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi, mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan terbuka kepada publik.
“Di tengah kondisi global yang tidak mudah, Presiden Prabowo hadir langsung memberikan penjelasan kepada DPR sebagai lembaga yang mewakili lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat, transparan, dan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.
BACA JUGA: GREAT Institute Apresiasi Pidato Prabowo di DPR, Kembali pada Amanat Konstitusi
Nasarudin menyoroti pidato presiden yang menegaskan arah besar pembangunan nasional.
Dia menjelaskan target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, penguatan nilai rupiah, pengendalian inflasi, dan kebijakan strategis pengelolaan sumber daya alam menjadi poin utama yang disampaikan.
Dia menilai penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami semakin yakin bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dan mengatur sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya. Selama ini terlalu banyak kebocoran dan penguasaan oleh segelintir pihak,” tegas Nasarudin.
Kebijakan baru pemerintah mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit dan batu bara dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai single exporter. Langkah ini dinilai memperkuat kendali negara terhadap kekayaan nasional.
“Presiden Prabowo hari ini menegaskan bahwa ekspor kelapa sawit sampai batu bara wajib melalui BUMN. Ini adalah langkah yang sangat berani dan patriotik. Negara hadir langsung mengelola komoditas strategis bangsa agar manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
Nasarudin menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Hari ini Presiden menyampaikan langsung di depan parlemen bahwa negara harus hadir dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami sebagai rakyat sangat bangga ketika beliau menegaskan pengaturan ekspor batu bara dan CPO akan dikelola langsung oleh BUMN,” lanjutnya.
Selain soal ekonomi dan SDA, Nasarudin juga mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo terhadap birokrasi yang lambat, praktik pungli, serta komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan.
Dia menilai semangat yang disampaikan presiden selaras dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026.
“Jiwa patriotisme Presiden Prabowo benar-benar terasa pada Hari Kebangkitan Nasional ini. Beliau ingin Indonesia berdiri tegak, mandiri, dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan mana pun,” katanya.
Nasarudin juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari rakyat, akademisi, pengamat, hingga dunia usaha, untuk mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan nasional.
“Kami berharap seluruh rakyat, ilmuwan, pengamat, dan pengusaha bersama-sama mendukung langkah Presiden. Meskipun mungkin ada sebagian pengusaha nakal yang merasa terganggu dengan kebijakan ini, tetapi bangsa ini harus dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Nasarudin.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra
