Setelah mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya petinggi IPB University mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal Prof. Erika B Laconi menegaskan, IPB University tidak menjalankan operasional SPPG di dalam kampus.
Menurutnya, IPB University tidak secara langsung membangun dan mengelola SPPG, melainkan PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus.
Namun, yang jadi pertanyaan, apakah dengan keterlibatan pihak ketiga–yang masih memiliki keterkaitan–IPB akan tetap melahirkan pemikiran kritis terhadap proyek MBG dan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto lainnya?
Pertanyaan tersebut merupakan ekspresi keraguan atas tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis IPB, meskipun secara tidak langsung, terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Dalam konteks proyek MBG misalnya, banyak kritik dari masyarakat ditujukan pada proyek tersebut. Dari persoalan salah diagnosis dalam mengidentifikasi persoalan pangan hingga penghamburan anggaran negara untuk proyek MBG. Dari sisi tata kelola kritik terhadap MBG diarahkan pada model militeristik-sentralistik yang berpotensi mematikan kedaulatan petani dalam tata kelola pangan.
IPB sendiri pernah melahirkan dan mengembangkan pemikiran kritis terkait pembangunan. Pemikiran kritis itu sering disebut sebagai Mazhab Bogor. Mazhab Bogor adalah pemikiran yang tidak bisa dilepaskan dari empat ilmuwan terkemuka di Bogor. Keempat ilmuwan itu adalah Prof. Dr. Sajogyo, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, dan Dr. (HC) Gunawan Wiradi.
Mazhab Bogor ini di era Orde Baru memberikan kritik atas proyek revolusi hijau yang dinilai meminggirkan petani. Salah satu pijakan Mazhab Bogor dalam melontarkan kritik terhadap revolusi hijau adalah kedaulatan petani.
Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak muncul pemikiran kritis dari IPB tentang tata kelola MBG yang menggunakan pendekatan komando dengan logika militeristik itu? Bukankah penggunaan logika militeristik berpotensi menggerus kedaulatan petani lokal?
Alih-alih muncul pemikiran kritis seperti Mazhab Bogor dari IPB terhadap proyek MBG, seorang Guru Besar IPB justru memproduksi wacana bahwa MBG itu bagian dari pendidikan. Dasar logika dari wacana itu adalah berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil.
Padahal, bila menggunakan perspektif Mazhab Bogor, wacana Guru Besar IPB itu dapat memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan itu adalah kenapa anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai?
Salah satu penyebabnya adalah faktor kemiskinan orang tua. Kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan asupan gizi yang memadai kepada anaknya. Pertanyaannya pun berkembang, kenapa orang tua si anak itu miskin?
Bila berpijak pada Mazhab Bogor, persoalan kemiskinan dan pangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktur agraria. Terkait dengan itulah akan muncul pertanyaan kritis terhadap proyek MBG ini. Apakah proyek MBG sebuah upaya untuk menggeser wacana ketimpangan struktur agraria yang menyebabkan kemiskinan ke wacana makan siang gratis?
Pertanyaan itu semakin relevan bila melihat kenaikan konflik agraria di era Prabowo Subianto. Sepanjang 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya terjadi 341 letusan konflik agraria di lahan seluas 914,57 ribu hektare. Angka ini meningkat sekitar 15% dibandingkan 2024.
Seperti ditulis di media magdalene.co pada Januari 2026, KPA juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek MBG selama 2025 terakhir turut memperkuat ketimpangan agraria.
Yang juga jadi pertanyaan adalah kenapa Guru Besar IPB tidak berpijak pada Mazhab Bogor dalam melihat proyek MBG? Namun, justru memproduksi wacana baru bahwa proyek MBG bagian dari pendidikan?
Wacana yang diproduksi Guru Besar IPB bahwa MBG bagian dari pendidikan dapat dilihat dengan menggunakan kacamata Michel Foucault tentang power-knowledge (kekuasaan-pengetahuan).
Konsep power-knowledge itu menegaskan bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memperkuat kekuasaan. Dengan kacamata Foucault, wacana yang dibangun oleh Guru Besar IPB itu adalah produksi pengetahuan untuk memperkuat kekuasaan (proyek MBG).
Tujuannya memberikan justifikasi (pembenaran) ilmiah terhadap proyek MBG. Bila justifikasi atas proyek MBG itu semakin kuat maka lahirlah rezim kebenaran. Rezim kebenaran ini nantinya akan mendisiplinkan warga sehingga tidak muncul suara-suara lain yang mempertanyaan proyek MBG.
Indikasi upaya membangun rezim kebenaran proyek MBG ini makin kuat dengan munculnya pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meminta proyek MBG tidak diganggu. “Jadi MBG ini jangan diganggu, ini adalah motor penggerak ekonomi di desa,” kata Amran di Surabaya, Jawa Timur, seperti ditulis kompas.com, pada 13 Mei 2026 lalu.
Padahal, data KPA justru menyebutkan pelaksanaan proyek MBG selama 2025 turut memperkuat ketimpangan agraria. Ekonomi desa seperti apa yang akan dibangun dari proyek MBG, bila proyek itu justru memperkuat ketimpangan agraria?
Meskipun pengelolaan dapur MBG dikelola oleh pihak ketiga dan tidak secara langsung terkait, tapi IPB perlu mulai menjaga jarak dengan pemerintah. Kemesraan IPB dengan pemerintah berpotensi menjadikan kampus itu tidak lagi kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis seperti Mazhab Bogor.
Tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis dari IPB sangat diperlukan masyarakat Indonesia. Terlebih saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan logika militeristik dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan sumberdaya alamnya.
Logika militer ini selain mengarah pada resentralisasi yang mematikan kedaulatan petani juga mengesampingkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Logika militeristik dalam kebijakan sumberdaya alam, yang mengesampingkan transparansi, serta keterlibatan masyarakat dan kedaulatan petani itu akan memunculkan potensi konflik kepentingan elite ekonomi-politik.
Konflik kepentingan elite ekonomi politik itu tidak akan menghasilkan keadilan ekonomi, tapi justru akan memperkuat cengkraman oligarki. Peran pemikiran kritis IPB untuk menghadang dominasi logika militeristik itu bukan justru memberikan justifikasi ilmiahnya.
