Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkapkan tantangan kompatibilitas armada dengan bahan bakar Biodiesel 50% (B50) jelang penerapan mandatori yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2026.
Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, pada dasarnya asosiasi mendukung implementasi kebijakan biodiesel sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Lebih lanjut, dia mengatakan penggunaan biodiesel juga dinilai sejalan dengan upaya transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan di sektor transportasi dan logistik nasional.
Kendati demikian, implementasi biodiesel dengan campuran yang semakin tinggi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha angkutan barang, khususnya terkait kesiapan armada truk yang saat ini mayoritas masih berusia tua.
“Tidak semua armada memiliki tingkat kompatibilitas yang sama terhadap penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi, terutama terkait performa mesin, sistem pembakaran, filter bahan bakar, hingga biaya perawatan,” ujar Gemilang kepada Bisnis, dikutip Rabu (20/5/2026).
Dia menjelaskan, secara jangka panjang, kebijakan biodiesel memang berpotensi mempercepat proses peremajaan armada truk nasional menuju kendaraan yang lebih modern dan lebih kompatibel dengan perkembangan teknologi bahan bakar.
Baca Juga
- Menepis Dilema Tarik-menarik CPO untuk Biodiesel B50 dan Minyak Goreng
- Bahlil Sebut Pelaksanaan Biodiesel B50 Tunggu Hasil Uji Mesin
- Uji B50 Diklaim Mulus, ESDM Pastikan Performa Mesin Kendaraan Tetap Aman
Meski begitu, kemampuan pelaku usaha logistik untuk melakukan regenerasi armada dinilai sangat bergantung pada kondisi usaha dan tingkat keekonomian sektor logistik nasional yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan.
Gemilang mengungkapkan, pelaku usaha angkutan barang saat ini dihadapkan pada kenaikan biaya operasional, tekanan tarif angkutan yang belum sehat, pembatasan operasional kendaraan, hingga berbagai beban biaya lainnya yang turut menekan margin usaha.
Karena itu, menurutnya apabila pemerintah ingin mendorong percepatan penggunaan armada baru yang lebih sesuai dengan standar biodiesel, maka diperlukan dukungan nyata bagi pelaku usaha transportasi logistik.
“Maka apabila pemerintah ingin mendorong percepatan penggunaan armada yang lebih baru dan lebih sesuai dengan standar biodiesel, perlu ada dukungan nyata, misalnya melalui insentif pembiayaan, keringanan pajak, program peremajaan kendaraan, maupun kepastian iklim usaha logistik yang sehat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gemilang menilai transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan perlu dilakukan secara seimbang antara target keberlanjutan lingkungan, kesiapan teknologi kendaraan, serta kemampuan dunia usaha agar tidak membebani sektor logistik nasional sebagai tulang punggung distribusi barang di Indonesia.
