Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Rahmawati mengusulkan pengalokasian anggaran dalam APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop desa guna mendukung perkembangan rumah produksi film di daerah.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
"Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup," kata Rahmawati.
Menurutnya, banyak rumah produksi kecil di daerah masih kesulitan berkembang karena terbatasnya akses penayangan film di jaringan bioskop nasional.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat produksi film yang mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia.
Rumah Produksi Kecil Dinilai Masih KesulitanDalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Rico Sia menyarankan rumah produksi untuk memperkuat komunikasi dengan pengelola bioskop sebelum memproduksi film.
"Coba deh duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia," ujar Rico.
Ia menilai komunikasi yang baik dapat membuka peluang lebih besar bagi film lokal untuk mendapatkan jadwal tayang di bioskop.
Namun, perwakilan rumah produksi Black & White Pictures menyebut pengelola bioskop saat ini belum sepenuhnya membuka akses diskusi bagi rumah produksi kecil.
Menurut mereka, kondisi tersebut membuat film-film daerah kesulitan bersaing di pasar nasional.
DPR Dorong Revisi UU PerfilmanSelain soal bioskop desa, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Ia menilai regulasi lama sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri perfilman saat ini.
"Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia," kata Andhika.
DPR menilai pembaruan regulasi dibutuhkan agar industri perfilman nasional semakin kompetitif dan mampu mendukung pertumbuhan rumah produksi di berbagai daerah.
