Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberi sinyal ekspor mineral kritis lain seperti produk turunan nikel juga bakal diatur satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Bahlil menjelaskan, saat ini ekspor satu pintu lewat perusahaan pelat merah itu hanya berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi.
Namun, secara bertahap ke depan ekspor mineral lainnya berpotensi dilakukan lewat DSI.
"Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya," tutur Bahlil di sela acara Indonesia Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, Rabu (20/5/2026).
Ketua Umum Golkar itu mengatakan, ekspor mineral lewat Danantara tersebut ditargetkan berlaku tahun ini. Bahlil menyebut, badan usaha milik negara (BUMN) bakal melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap transaksi yang dilakukan.
"Setelah BUMN ditunjuk, dia akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap implementasi transaksinya. Dan yakinlah bahwa dengan ini tidak ada lagi isu under-invoicing, underpricing, sudah, transfer pricing sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Di satu sisi, Bahlil memastikan kebijakan ekspor satu pintu tidak menyasar komoditas minyak dan gas bumi (migas). Pelaku usaha hulu migas bisa melakukan ekspor secara langsung.
Bahlil pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan agar ekspor migas tak perlu dilakukan satu pintu.
"Saya datang ke sini untuk membawa pesan khusus Bapak Presiden. Atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif dan terukur kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku untuk sektor hulu migas," tutur Bahlil.
Oleh karena itu, Bahlil meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia.
"Jadi, enggak perlu ada keraguan. Jadi, bisnisnya seperti biasa," katanya.
Sebelumnya, Prabowo mewajibkan ekspor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara, CPO, dan paduan besi satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Proses translasi akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan rencananya diimplementasikan secara penuh per 1 September 2026.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanisme anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.
"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaian KEM & PPKM 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berharap agar peningkatan kontrol ekspor ini bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, serta kelancaran pengiriman barang.
Mekanisme transisi ditargetkan berlangsung sekitar 3 bulan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi dan diharapkan mulai 1 September seluruh proses ekspor, baik dokumentasi maupun transaksi, dilakukan melalui perusahaan bentukan Danantara ini.
"Tahap berikutnya ekspor komoditas strategis dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia, ini direncanakan per 1 September 2026," terang Airlangga.
Baca Juga
- Fakta-fakta Danantara Sumberdaya Indonesia, Trader Tunggal Batu Bara-CPO RI
- Resmi! Ekspor Batu Bara-CPO Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia Mulai 1 Juni 2026
- Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu Lewat BUMN
