MAKASSAR, FAJAR – Bisa saja kepentingan daerah dan DPP berbeda. Peluang tarik-menarik sangat terbuka.
Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Golkar Sulsel direncanakan berlangsung bulan ini. Jadwal yang selalu mulur ini menguatkan dinamika internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto menilai situasi ini mengindikasikan adanya proses negosiasi politik yang belum tuntas antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan aspirasi daerah.
Keterlambatan penjadwalan musda mengonfirmasi bahwa masih terjadi upaya komunikasi politik untuk menyelaraskan kepentingan kandidat yang diinginkan DPP dengan arus dukungan di tingkat bawah.
“Ada upaya dari DPP untuk bernegosiasi untuk meloloskan kepentingan DPP Golkar terhadap kandidat yang akan bertarung,” ujar Ali Armunanto, pekan lalu.
Secara internal sebenarnya tidak terdapat hambatan besar di tubuh Golkar Sulsel untuk segera menggelar musda, terlebih sejumlah figur kandidat disebut sudah siap bertarung. Namun, faktor konsolidasi dan kompromi politik di tingkat pusat dinilai masih menjadi penghambat utama.
Dalam sistem partai politik seperti Golkar, intervensi DPP terhadap daerah memang cukup kuat. Namun, di sisi lain, kekuatan DPD II sebagai basis suara juga tidak bisa diabaikan.
“Yang membuat jadwal musda ini tertunda karena masih ada agenda politik dan kompromi. Apakah ada kandidat yang diinginkan DPP tidak sejalan dengan keinginan pemilih di bawah, sehingga masih butuh proses,” jelasnya.
Dia juga menyoroti Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, yang dinilainya belum menunjukkan langkah konkret dalam mempersiapkan musda.
“Pak Muhidin yang harusnya sudah mempersiapkan jauh hari Musda Golkar Sulsel. Saya melihat sepertinya Plt ini diam-diam saja, tidak ada kabar apa yang sudah dilakukan,” tegasnya.
Peran Plt ketua Golkar Sulsel seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi DPD II dan DPP, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif. Muhidin diharapkan mampu mengakomodasi suara daerah dan menyampaikannya ke pusat.
“Harusnya Pak Muhidin menjadi mediator yang baik, bagaimana selera atas dan bawah bisa ketemu,” ujarnya.
Keterlambatan ini sudah terlalu lama dan berpotensi merugikan konsolidasi partai di Sulsel. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa melemahkan soliditas internal Golkar di daerah yang selama ini menjadi salah satu basis penting partai.
“Ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut. DPP Golkar harus segera menjadwalkan musda,” tegasnya.
Tak Pasti
Pakar Politik Unhas Prof Sukri Tamma menjelaskan bahwa dinamika menjelang Musda XI Partai Golkar Sulsel masih mencerminkan adanya ketidakpastian di internal DPP Golkar. Hingga saat ini belum ada jadwal pasti yang dikeluarkan.
Belum pastinya jadwal musda menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat pusat masih berada dalam tahap pertimbangan yang cukup dinamis, terutama terkait figur calon Ketua DPD I Golkar Sulsel.
“Ini cerminan masih adanya kegamangan di internal Golkar, terutama di DPP. Karena selama ini DPP adalah penentu akhir siapa figur terbaik yang akan direkomendasikan menjadi Ketua DPD I,” ujarnya.
Situasi tersebut turut berdampak pada struktur di tingkat DPD II kabupaten/kota di Sulsel. Ketidakpastian jadwal Musda, kata dia, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan kader daerah.
“Ini juga berdampak ke DPD II karena menimbulkan kebingungan. Padahal sudah muncul figur-figur terbaik, bahkan alternatif juga ada,” katanya. (ams/zuk)
