REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Momentum Hari Reformasi dinilai menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas sekaligus memastikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berjalan efektif di seluruh institusi penegak hukum. Reformasi sistem hukum dipandang harus berjalan beriringan dengan pembenahan aparat agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat.
Kabid Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum Kemenko Polkam, Lia Pratiwi mengatakan, pemberlakuan KUHAP baru menjadi momentum besar dalam modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Karena itu, diperlukan keselarasan implementasi di seluruh aparat penegak hukum agar pembaruan hukum benar-benar berdampak pada kualitas penegakan hukum di Indonesia.
- Yusril: Hukum Harus Adaptif Hadapi AI dan 'Gig Economy'
- Gubernur DKI Dukung Hukuman Berat bagi Pelaku Jambret di Bundaran HI
- Hukuman untuk Gubernur dengan Gaya Hidup Mewah
“Pemberlakuan KUHAP Baru merupakan momentum besar reformasi sistem peradilan pidana nasional. Karena itu, penting untuk memastikan implementasinya berjalan selaras di seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara optimal,” ujar Lia dalam keterangan yang diterima pada Rabu (20/5/2026).
KUHAP baru yang mulai berlaku sejak awal 2026 membawa sejumlah pembaruan dalam sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan tersebut mencakup penguatan restorative justice, deferred prosecution agreement, plea bargain, hingga integrasi pola penanganan perkara melalui koordinasi yang lebih kuat antara penyidik dan penuntut umum.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut Lia, penguatan sistem hukum harus dibarengi dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum agar reformasi hukum tidak berhenti pada aspek regulasi semata. Pemerintah menilai modernisasi hukum pidana membutuhkan perubahan kultur birokrasi dan penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya pembenahan internal di tubuh aparat penegak hukum dan keamanan. Dalam peresmian Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden meminta aparat berani melakukan koreksi diri dan membersihkan praktik penyelewengan maupun korupsi.
Presiden juga mengingatkan agar aparat negara tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti perjudian, narkoba, hingga penyelundupan. Menurut dia, aparat penegak hukum harus kembali menjadi institusi yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan menjaga marwah penegakan hukum nasional.
Momentum Hari Reformasi dinilai menjadi titik penting untuk memperkuat komitmen pembaruan hukum sekaligus membangun sistem penegakan hukum yang lebih bersih, profesional, dan berkeadilan di tengah tantangan modernisasi hukum nasional.
