Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto berpidato tentang arah besar kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, kemarin Rabu (20/5/2026).
Pidato tersebut disampaikan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027. Prabowo menekankan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati masyarakat.
Di tengah tekanan geopolitik global, perang di sejumlah kawasan, serta risiko kebocoran kekayaan nasional, pemerintah menegaskan perlunya tata kelola ekonomi yang lebih kuat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, ekspor, devisa hasil ekspor, pangan, energi, dan industrialisasi.
Pemerintah menilai Indonesia memiliki cadangan kekayaan besar, tetapi kemampuan negara mengubah kekayaan itu menjadi penerimaan fiskal masih tertinggal dibanding banyak negara berkembang lain.
Presiden Prabowo memulai dengan memaparkan kekuatan ekspor Indonesia. "Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komunitas-komunitas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah,"
Ia lalu mengurai angka devisa dari komoditas strategis Indonesia sepanjang 2025. Menurut Prabowo, devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai US$23 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Ekspor batu bara menghasilkan US$30 miliar setara Rp510 triliun. Sementara ekspor paduan besi mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp272 triliun.
"Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS setara dengan Rp 1.100 triliun per tahun,". ucap Prabowo.
Namun setelah memaparkan besarnya ekspor sumber daya alam, Prabowo langsung menyoroti kelemahan mendasar Indonesia, negara gagal mengumpulkan penerimaan yang sebanding dengan besarnya ekonomi nasional.
"Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20 tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20," ujar Prabowo.
Data dalam pidato berasal dari IMF 2025. Dalam data tersebut, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB pada 2024 hanya berada di kisaran 11%-12%.
Angka itu tertinggal dibanding sejumlah negara berkembang lain. Kamboja tercatat sudah mencapai 15% terhadap PDB. India berada di level 20%. Filipina 21%. Meksiko bahkan sudah menyentuh 25% terhadap PDB.
Posisi Indonesia juga masih berada di bawah Malaysia.
Perbedaan itu menjadi sorotan karena Indonesia selama ini sering masuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil. Prabowo sendiri mengakui ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Secara akumulatif, pertumbuhan itu mencapai sekitar 35%.
"Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi?" ujar Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo beberapa kali mengajak elite negara melihat persoalan fiskal secara terbuka. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia yang memiliki kekayaan komoditas besar tetap tertinggal dalam kemampuan menarik penerimaan negara.
"Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina?" katanya.
Rasio penerimaan negara terhadap PDB sering dipakai untuk membaca kapasitas fiskal suatu negara. Semakin besar rasio tersebut, semakin besar ruang pemerintah membiayai pembangunan, subsidi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan tanpa terlalu bergantung pada utang.
Dalam kasus Indonesia, angka 11% memperlihatkan basis penerimaan negara masih sempit dibanding ukuran ekonomi nasional yang sudah menembus triliunan dolar AS. Aktivitas ekonomi tumbuh, ekspor sumber daya alam melonjak, konsumsi meningkat, tetapi sebagian besar nilai ekonomi belum sepenuhnya masuk ke kas negara.
Kondisi itu membuat ruang APBN relatif terbatas ketika pemerintah menghadapi kebutuhan besar sekaligus: hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, subsidi energi, hingga target industrialisasi jangka panjang.
Prabowo bahkan mengaku terguncang saat pertama kali menerima laporan tersebut setelah menjadi presiden.
"Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita, ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," ujar Prabowo.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb) Add as a preferredsource on Google
