JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menilai, pembentukan BUMN khusus ekspor yang bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia bertujuan untuk mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan bagi pendapatan negara.
Menurutnya, kehadiran BUMN khusus ekspor tersebut merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,” ujar Labib dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).
Baca juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor, Legislator: Tujuannya Sangat Mulia
Selama ini, terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia dalam tata niaga ekspor komoditas strategis.
Mulai dari praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.
Semua hal tersebut menyebabkan negara tidak maksimal mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam nasional.
"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Labib.
Baca juga: Prabowo: Kerugian Ekspor Curang 34 Tahun Capai Rp 15.400 Triliun
Ia berharap BUMN khusus ekspor tersebut dapat berkembang menjadi perusahaan negara yang fokus memperkuat tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.
Melalui mekanisme one gate export, ekspor sejumlah komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy diharapkan berjalan dalam sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.
Menurut dia, skema perdagangan itu berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark harga ekspor.
Selain itu, model tersebut juga dinilai mampu menekan praktik permainan harga yang selama ini merugikan negara.
Baca juga: Langkah Prabowo Bikin Aturan Ekspor Harus Lewat Satu Pintu BUMN Khusus
Dengan sistem tersebut, negara disebut akan memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap arus perdagangan dan devisa hasil ekspor.
Di sisi lain, sinkronisasi data perpajakan serta transaksi internasional juga diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
"Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar," ujar politikus Partai Golkar itu.
Baca juga: Badan Ekspor dan Godaan Sentralisasi Perdagangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
