jpnn.com, JAKARTA - Di tengah melonjaknya jumlah penonton film Indonesia, banyak rumah produksi justru mengaku tersingkir dari layar bioskop sendiri. Sejumlah produser kini ramai-ramai membongkar dugaan praktik dominasi jaringan bioskop dan PH besar yang disebut membuat ekosistem perfilman nasional makin tidak sehat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengaku menemukan adanya kekuatan besar yang menguasai banyak lini industri film sekaligus. Menurut dia, kondisi itu berpotensi membuat distribusi layar bioskop menjadi tidak adil bagi PH independen maupun produser kecil.
BACA JUGA: Ada film Lee Cronins The Mummy Yang Bakal Tayang di Catchplay+
Lamhot Sinaga mengungkapkan, “Nah temuan yang kita juga ada adalah dia eksibitor, dia importir film, dia juga PH. Jadi tiga sekaligus,” dalam rapat dengar pendapat bersama pelaku industri perfilman.
Lamhot menilai posisi ganda itu membuat film produksi pihak terafiliasi otomatis lebih diutamakan untuk tayang di jaringan bioskop mereka sendiri. Sementara film dari PH lain harus berebut layar dengan ruang yang sangat terbatas. “Kalau dia punya layar lebar 100 sampai 200, otomatis film produksinya jadi prioritas dibanding PH yang tidak terafiliasi,” katanya.
BACA JUGA: Respons Film Pesta Babi, Haedar Nashir: Jangan Sampai Jadi Kontroversi Horizontal
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti minimnya bioskop di luar Pulau Jawa. Ia menyebut sekitar 70 persen layar bioskop nasional saat ini masih terkonsentrasi di Jawa, sehingga sineas daerah kesulitan berkembang. “Bagaimana mungkin teman-teman PH di Indonesia Timur bisa maju kalau layar lebarnya semua ada di Pulau Jawa,” ucap Lamhot.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Malaysia yang sudah memiliki lembaga khusus seperti FINAS untuk mengatur kewajiban tayang film nasional. Menurutnya, Indonesia perlu membentuk badan independen agar penentuan film tayang tidak hanya bergantung pada eksibitor tertentu. “Nanti harus ada badan independen yang punya otorisasi menentukan film wajib tayang di layar lebar,” tegasnya.
BACA JUGA: Keanu Reeves Ternyata Terlibat dalam Film Jepang Hidari
Lamhot juga mengkritik sistem pembagian layar yang dinilai tidak transparan. Ia mempertanyakan dasar penentuan jumlah screen bagi tiap film yang tayang di bioskop. “Jangan ada yang dibatasi cuma dapat 10 screen, 20 screen, atau 40 screen. Apa dasarnya menentukan itu?” katanya.
Sementara itu, Produser sekaligus pemilik PH Media 8 Pictures, Ko Amirullah, menegaskan bahwa film seharusnya dinilai langsung oleh penonton, bukan oleh kelompok tertentu dalam industri. Ia menilai saat ini ada kecenderungan pihak tertentu merasa paling berhak menentukan standar film bagus.
Ko Amirullah menyatakan, “Film itu adalah penonton. Tidak ada yang bisa menentukan film itu bagus selain penonton.”
Ia mengaku prihatin karena ekosistem perfilman nasional disebut seolah baik-baik saja, padahal banyak PH kecil dan menengah justru kesulitan mendapat akses tayang. Menurutnya, industri film bukan hanya soal bisnis, tetapi juga ruang seni yang harus memberi kesempatan setara kepada semua kreator. “Kita tidak bisa menerima ada yang merasa filmnya paling hebat lalu menghakimi film orang lain,” katanya.
Ko Amirullah mengungkapkan dirinya sudah memproduksi 10 film sejak 2019. Namun hingga kini, masih ada film produksinya yang tak kunjung mendapat kepastian tayang di bioskop. “Saya punya dua film yang sudah satu setengah tahun tidak ada kabar. Bahkan pesan WhatsApp saja tidak dijawab,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi itu menjadi bukti adanya persoalan serius dalam distribusi layar bioskop di Indonesia. Padahal, menurut dia, industri film nasional sedang tumbuh pesat dan memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat. “Sekali produksi film bisa menghidupkan puluhan kru, rental mobil, katering, wardrobe, sampai ekonomi daerah,” tuturnya.
Ko Amirullah juga menyoroti ironi meningkatnya jumlah penonton film Indonesia yang disebut sudah mencapai puluhan juta orang setiap tahun. Namun keuntungan besar industri itu dinilai belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku perfilman. “Potensinya triliunan rupiah, tetapi pertanyaannya siapa yang menikmati?” katanya.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Ko Amirullah menegaskan dirinya tetap ingin bertahan di industri film nasional. Ia berharap DPR dan pemerintah benar-benar menghadirkan regulasi yang lebih adil agar semua rumah produksi bisa bersaing secara sehat. “Kami cuma ingin kesempatan yang fair. Kalau film kami tidak disukai penonton, kami akan belajar lagi,” tandasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Film Semua Akan Baik-Baik Saja Sukses Besar, Baim Wong Cetak Prestasi Baru
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
