Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar dana Rp 4 triliun yang direncanakan untuk pembangunan perlintasan sebidang difokuskan area Jabodetabek terlebih dahulu.
Perlintasan sebidang adalah perpotongan jalur kereta api dan jalan raya pada satu bidang tanah yang sama.
“Kami harap dulu, Pak Menteri Perhubungan, kalau dana itu sudah turun, utamakan dulu itu dibangun di sekitar yang padat, sekitar Jabodetabek terutama. Karena ini perlintasan keretanya sangat padat,” kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemenhub dan KemenPU di Gedung Parlemen pada Kamis (21/5).
Menurut Lasarus, anggaran Rp 4 triliun masih jauh dari kebutuhan renovasi atau pembangunan perlintasan sebidang di Indonesia. Belum lagi perbedaan data antar lembaga yang membutuhkan sinkronisasi agar lebih presisi.
“Apakah Rp 4 triliun itu menyelesaikan masalah? Belum. Masih sangat jauh. Ada 3.000-4.000 lebih, titik perlintasan sebidang yang belum dibangun,” ujarnya.
Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat kurang lebih 4.242 perlintasan sebidang. Sementara itu, berdasarkan data PT KAI, terdapat 3.674 perlintasan sebidang yang ada di Indonesia.
Lalu data dari Korlantas Polri, ada sebanyak 3.693 perlintasan sebidang.
"Jumlah tersebut berdampak pada berapa besar pintu yang dijaga dan pintu yang tidak dijaga,” kata Lasarus.
Anggaran dari APBN
Adapun sebelumnya pemerintah memastikan proyek pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepastian ini muncul setelah Presiden menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sumber pendanaan proyek tersebut tetap mengacu pada APBN.
“Kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Selasa (27/4).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti buruknya pengelolaan perlintasan sebidang, termasuk di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyebut masih banyak titik perlintasan yang belum dijaga secara memadai.
“Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah kita akan selesaikan semua itu,” kata Prabowo.
Pemerintah menyiapkan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos penjagaan serta pembangunan flyover untuk mengurangi risiko kecelakaan. Total kebutuhan anggaran untuk program ini ditaksir mencapai Rp 4 triliun.
