Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi tambahan dan skema khusus untuk mendukung rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan regulasi tambahan diperlukan karena impor minyak Rusia membutuhkan perlakuan khusus terkait skema pembiayaan dan bisnis internasional.
“Itu (impor minyak Rusia) nanti akan didukung juga dengan regulasi tambahan,” ujar Laode saat ditemui di sela IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu (20/5) malam.
Pertamina Cari Skema Aman dari Risiko Global BondLaode menjelaskan Pertamina sebagai BUMN migas menjalankan bisnis menggunakan obligasi global atau global bond sehingga harus menghindari potensi pelanggaran terhadap aturan internasional.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan skema impor yang aman dan sesuai dengan ketentuan obligasi global yang dimiliki Pertamina.
“Pertamina dalam berbisnis menggunakan global bond. Itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya, skemanya sedang diproses,” ungkap Laode.
Pemerintah saat ini mempertimbangkan dua opsi impor minyak Rusia, yakni dilakukan langsung oleh BUMN atau melalui badan layanan umum (BLU).
Pemerintah Pertimbangkan Impor Lewat BLUWakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya menyebut impor minyak Rusia melalui BLU dinilai dapat memberikan kemudahan dalam aspek pembiayaan dan mekanisme pengadaan.
Namun, pemerintah masih mengkaji konsekuensi apabila impor dilakukan langsung oleh BUMN.
Rencana impor minyak Rusia tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026.
