Pemerintah menilai kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu migas seperti sekarang ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lifting tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi yang baik antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pemerintah.
"Sudah ada berbagai upaya yang kami lakukan dalam melakukan reform, termasuk berbagai regulasi untuk melakukan percepatan. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas kalau masih ada yang lambat tolong disampaikan," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi IPA, Kamis (21/5).
Pemerintah juga menegaskan siap memberikan fasilitas insentif, salah satunya perpajakan demi keberlangsungan proyek hulu migas. Namun, itu juga harus sewajarnya diberikan atas asas keadilan.
"Memang ada fasilitas tax yang negara berikan, tetapi itu diberikan kepada KKKS yang dianggap layak dan pantas secara Feasibility Study," ujar Bahlil.
Sementara itu, Kathy Wu selaku President IPA menjelaskan, untuk bisa menjaga kemitraan tersebut ada tiga fondasi utama yang harus dijaga baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha.
Ia mengungkapkan, fondasi pertama adalah kepastian hukum dan menghormati kontrak yang sudah disepakati.
Pasalnya, proyek hulu migas merupakan proyek padat modal, berisiko tinggi, dan memiliki siklus panjang. Keputusan investasi dibuat untuk jangka waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun masa operasi proyek.
"Ketika ketentuan fiskal dan kontrak dihormati secara konsisten, kepercayaan investor akan tumbuh, modal akan tetap masuk, dan proyek dapat berjalan maju. Ini akan menciptakan kondisi yang mana investasi mampu memberikan nilai tambah besar bagi Indonesia," kata Kathy.
Selanjutnya dari sisi waktu pengerjaan proyek. Siklus proyek yang terlalu panjang menjadi salah satu risiko terbesar di industri migas. "Karena itu, seluruh pihak memiliki tantangan bersama untuk mempercepat pengembangan proyek dengan meminimalkan berbagai hambatan dan keterlambatan," ujar Kathy.
Terakhir, dorong kegiatan eksplorasi. Menurut Kathy, Indonesia diyakini memang masih potensi besar untuk urusan cadangan migas. Namun, itu semua akan percuma jika tidak ada kegiatan eksplorasi.
"Indonesia masih memiliki potensi besar, di mana lebih dari 50 persen cekungan migas nasional belum dieksplorasi secara optimal," ucapnya.
Indonesia memiliki target produksi energi yang jelas dan IPA siap mendukung ambisi tersebut. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kecepatan, koordinasi, dan keselarasan di seluruh sistem.
IPA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi. Pengalaman menunjukkan bahwa keselarasan yang kuat antara pemerintah dan industri memungkinkan proyek berjalan lebih lancar dan tujuan bersama dapat tercapai.
"IPA bersama seluruh anggotanya menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, siap berinvestasi, siap berkolaborasi, serta siap membantu menyediakan energi yang aman, terjangkau, dan semakin rendah karbon," tutur Kathy.
