Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH Dua Bulan ke Depan

republika.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pascaberakhirnya perang yang sempat memengaruhi kondisi ekonomi dunia.

Baca Juga
  • Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 17.667 per Dolar AS, Dipicu Sinyal Kenaikan Suku Bunga The Fed
  • Purbaya Ilustrasikan Betapa 'Gilanya' Manipulasi Harga Ekspor Sumber Daya Alam Indonesia
  • Airlangga Lapor Istana Terkait Implementasi Ekspor Komoditas, Ini Skemanya

“Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Airlangga menjelaskan penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II 2026.

Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha.

“Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.

Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.

Petugas berjalan di gedung Nusantara II yang lengang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Sejumlah pekerja di DPR RI menjalankan kebijakan pemerintah terkait anjuran Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebagai upaya menekan biaya operasional dan meningkatkan efesiensi termasuk penghematan konsumsi energi dan bahan bakar di tengah situasi konflik timur tengah dan dinamika global. Meski demikian, sejumlah layanan publik esensial tetap berjalan optimal sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat. - (Republika/Thoudy Badai)

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}
sumber : Antara
@font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }
Advertisement

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sekolah Rakyat Hadir di Daerah 3T, Anggota DPR RI: Sangat Dirasakan Manfaatnya
• 22 jam lalukumparan.com
thumb
5 Kabar Buruk Menghantam John Herdman Jelang Laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday Lawan Oman dan Mozambik, Ada Masalah Apa?
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Akademisi Ilmu Politik Unas Khawatir DPN Merambah ke Sektor Lain
• 7 jam lalujpnn.com
thumb
Presiden Taiwan Ingin Lanjutkan Pembelian Senjata dari AS
• 22 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Prabowo Beri Kelonggaran Retensi DHE Migas, Setoran ke Dalam Negeri Maksimal 30 Persen
• 14 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.