Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir kembali memantik amarah warga dunia setelah mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat ke belakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.
Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Tampak sejumlah lokasi, yakni di dalam gedung, tenda, dan kapal.
Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris. Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.
"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apa pun. Pendukung teroris," katanya.
Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.
Baca Juga
- Video Penahanan Aktivis Flotilla Gaza Picu Kecaman Dunia, 9 WNI Turut Diamankan Israel
- Kemenlu Konfirmasi 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Ini Daftar Namanya!
- Jurnalis Ditawan Israel, IKA Jurnalistik UIN Bandung Desak Langkah Diplomatik
"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.
Dalam video, para tahanan berteriak keras, namun Itamar menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak terpengaruh dengan teriakan tersebut.
Tindakan kontroversial Itamar bukan yang pertama kalinya. Pada tahun lalu, tepatnya 3 Agustus 2025, dia melakukan doa bersama ribuan orang Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa.
Kunjungannya ke masjid tersebut dianggap melanggar ketentuan lama yang membatasi umat Yahudi hanya untuk berkunjung tanpa melakukan ibadah di kawasan itu.
Bagi umat Yahudi, kompleks Al-Aqsa dikenal dengan sebutan Temple Mount dan menjadi area yang sangat sensitif karena memiliki nilai penting bagi tiga agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.
Kunjungan Itamar kala itu bersamaan dengan perhelatan Tisha B’Av atau hari puasa Yahudi sebagai bentuk peringatan kehancuran dua kuil Yahudi kuno yang dulu berdiri di lokasi tersebut.
Profil Itamar Ben-Gvir
Sosoknya yang kontroversial membuat publik bertanya siapa Itamar Ben-Gvir, berikut penjelasannya:
Berdasarkan laporan Britannica, Itamar Ben-Gvir memimpin partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019. Sosoknya kerap disorot karena dianggap menyebarkan gagasan politik Meir Kahane, tokoh ekstremis sayap kanan yang dikenal melalui gerakan militan Kach, kelompok yang kemudian dilarang pada 1994.
Dia lahir pada 6 Mei 1976 di Mevaseret Zion, Israel, dari keluarga Yahudi Mizrahi. Saat masih muda, dia pindah ke Palestina saat wilayah tersebut masih berada di bawah mandat Inggris.
Itamar kemudian terlibat dengan Irgun Zvai Leumi, kelompok milisi bawah tanah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Inggris dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Yahudi di Palestina.
Itamar kemudian tergabung dalam Partai Sayap Kanan. Ketertarikannya terhadap politik sayap kanan mulai tumbuh di tengah meningkatnya perlawanan warga Palestina terhadap upaya tentara Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina.
Dalam perjalanannya, dia aktif di Partai Moledet serta dipercaya menjadi koordinator pemuda untuk gerakan Kach, kelompok yang dikenal dengan sikap anti-Arab dan pandangan rasis.
Itamar sempat menjalani wajib militer di Pasukan Pertahanan Israel (IDF), namun kemudian diberhentikan karena pandangannya yang dianggap terlalu ekstrem. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yeshivat HaRa’ayon HaYehudi, sekolah agama yang didirikan oleh Meir Kahane. Selain itu, dia meraih gelar hukum setelah menyelesaikan studi di Ono Academic College.
Di sisi lain, rekam jejak hukumnya sempat menjadi hambatan ketika dia ditolak untuk bergabung dengan Israel Bar Association (IBA). Meski begitu, Itamar akhirnya memperoleh izin praktik sebagai pengacara dan bekerja di kantor bantuan hukum Honenu.
Karier politiknya semakin menonjol setelah bergabung sebagai Menteri Keamanan Israel usai membantu Benjamin Netanyahu kembali membentuk pemerintahan melalui koalisi yang menguasai 64 dari total 120 kursi di Knesset.
Selama menjabat, dia meluncurkan sejumlah kebijakan kontroversial. Salah satunya terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ketika dia mendukung distribusi senjata kepada kelompok-kelompok di Israel serta melonggarkan kepemilikan senjata bagi warga sipil Israel.
Kebijakan itu disebut sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera sekitar 240 orang, namun dampaknya juga memicu jatuhnya banyak korban di pihak Palestina.
Pada tahun 2025, Itamar diketahui sempat berkonflik dengan Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata. Meskipun sempat keluar dari kabinet, Itamar kembali menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional saat perang kembali berlangsung.
