BANDUNG, KOMPAS– Layanan penyakit jantung menjadi layanan dengan biaya tertinggi dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Meningkatnya biaya itu di antaranya karena penggunaan alat canggih untuk pemeriksaan. Untuk itu dilakukan kendali biaya. Salah satunya, pemasangan cincin atau ring tak mudah lagi dilakukan.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, penyakit jantung merupakan kelompok penyakit dengan biaya tertinggi pada 2025 karena mencapai Rp 17,3 triliun. Biaya ini sudah naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 9,2 triliun pada 2022, Rp 13,1 triliun pada 2023, dan Rp 14,6 triliun pada 2024.
Diperkirakan biaya penanganan penyakit jantung ini masih akan meningkat lagi di 2026, karena adanya penggunaan alat canggih untuk pemeriksaan. Untuk itu, BPJS Kesehatan akan memperkuat upaya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan.
Dalam upaya itu, BPJS Kesehatan memastikan, layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat dapat terpenuhi dan dapat diakses. Di saat yang sama, juga mengedepankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembiayaan yang efisien.’
Jadi untuk pemasangan cincin (jantung) misalnya itu tidak mudah lagi dilakukan kalau tidak ada indikasi (medis). Tetapi kalau serangan jantung, harus diberikan.
“PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) sudah kita atur. Jadi untuk pemasangan cincin (jantung) misalnya itu tidak mudah lagi dilakukan kalau tidak ada indikasi (medis). Tetapi kalau serangan jantung, harus diberikan. Ini bagian dari quality and cost control (kendali mutu dan biaya),” ujar Pujo saat dijumpai di sela-sela acara uji coba dan pengembangan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih di Bandung, Kamis (21/5/2026).
Akan tetapi, ia menegaskan, upaya kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan program JKN bukan berarti membatasi pelayanan pada peserta JKN. Layanan kesehatan dasar dipastikan tetap terjamin dalam program tersebut.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan, total biaya untuk tujuh penyakit katastropik yang ditanggung sepanjang tahun 2025 mencapai Rp50,3 triliun. Dari jumlah itu, biaya tertinggi untuk penyakit jantung sebesar Rp17,3 triliun, penyakit gagal ginjal Rp13,3 triliun, penyakit kanker Rp10,3 triliun, dan penyakit stroke sebesar Rp7,2 triliun.
Dalam paparannya, Pujo menyebutkan pula bahwa tingkat pemanfaatan layanan JKN semakin meningkat. Saat ini setidaknya akses layanan yang ditanggung mencapai dua juta layanan per hari dengan biaya sekitar Rp500 miliar per hari.
“Dengan iuran yang terkumpul dan (biaya) yang kita bayarkan, memang kita dalam kondisi tekanan defisit. Tetapi, pemerintah selalu akan mendukung dengan berbagai macam kegiatan, dengan suntikan (dana) ataupun penyesuaian iuran untuk program ini tetap berjalan,” tutur dia.
Pujo menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk akses pada alat kesehatan canggih. Itu termasuk akses pada alat kateterisasi jantung (cath lab), kemoterapi, dam radioterapi.
Akses layanan pada alat canggih tersebut juga diupayakan agar bisa termasuk dalam layanan yang dijamin oleh program JKN. Saat ini setidaknya sudah ada 241 fasilitas cath lab yang tersedia di masyarakat yang dapat ditanggung dalam program JKN. Adapun pembiayaan untuk layanan cath lab sepanjang 2025 mencapai lebih dari Rp3,1 triliun.
Cath lab merupakan alat medis khusus yang digunakan untuk menangani penyakit jantung dan pembuluh darah dengan teknik kateter. Dengan alat ini, kondisi penyumbatan pembuluh darah dan serangan jantung bisa lebih cepat diatasi.
Pujo menyebutkan, kasus untuk layanan kateterisasi jantung pada 2025 meningkat signifikan lebih dari 138.000 kasus atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2021. Karena itu, standardisasi pelayanan perlu semakin dipertegas agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan keberlanjutan pembiayaan program JKN.
Hal tersebut disampaikan pula oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Layanan kateterisasi jantung akan semakin luas disediakan di fasilitas kesehatan. Meski begitu, indikasi untuk layanan tersebut akan semakin dipertegas.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah dalam transformasi kesehatan akan berupaya memastikan layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun, perluasan akses dinilai tidak hanya diukur dari banyaknya layanan yang tersedia di masyarakat.
“Yang jauh lebih penting adalah apakah layanan tersebut diberikan sesuai indikasi kritis yang jelas, didukung diagnosa yang tepat, terapi yang kuat, serta dilakukan secara efektif dan efisien,” ujar Benjamin.
Ia menambahkan, layanan kateterisasi jantung pada kondisi serangan jantung, misalnya, layanan akan dibatasi sesuai standar yang telah diatur. “Jadi akan diusahakan ada AI (kecerdasan artifisial) di setiap alat cath lab. Kalau sumbatannya belum 70 persen, belum indikasi untuk penggunaan alat cath lab, itu berarti tidak boleh,” katanya.
Pujo menyampaikan, BPJS Kesehatan saat ini juga tengah berfokus untuk meningkatkan kepesertaan aktif dalam program JKN. Tercatat sudah ada 285 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 98,5 persen penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN.
Namun, jumlah peserta aktif baru sekitar 79,5 persen. Hal ini menjadi tantangan karena peserta JKN yang tidak aktif berarti tidak dapat langsung terjamin untuk mengakses layanan kesehatan ketika dibutuhkan.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah menargetkan peserta aktif program JKN bisa mencapai 83,5 persen. Sejumlah upaya pun dilakukan yang salah satunya melalui kerjasama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pujo menyebutkan, BPJS Kesehatan sudah melakukan uji coba kerja sama dengan 20 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung. Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong keaktifan dari peserta BPJS Kesehatan.
Serial Artikel
BPJS Kesehatan Sasar Calon Peserta JKN secara Aktif
Setidaknya ada tiga kerja sama yang dilakukan dengan KKMP, meliputi KKMP sebagai kanal pembayaran iuran peserta JKN; agen institusi atau agen mitra JKN untuk pendataan, edukasi, dan pengaktifan kembali peserta JKN; dan KKMP sebagai kolaborator yang menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai sumber seperti hasil usaha atau donasi untuk pembayaran iuran peserta JKN nonaktif.
“KMP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan nantinya akan kami berikan imbal jasa per transaksi dengan persentase tertentu sehingga bisa menjadi alternatif sumber pendapatan baru bagi koperasi,” tutur Pujo.
Ia mengatakan, uji coba pada 20 KKMP di Kota Bandung rencananya akan dilakukan selama enam bulan. Setelah itu, kerjasama akan diperluas ke KKMP lainnya yang ditargetkan sebanyak lebih dari 83.000 unit di seluruh Indonesia.
