Bisnis.com, JAKARTA - Arah kebijakan pemerintah di sektor hulu migas saat ini dinilai belum mampu menjawab tantangan utama pada sektor ini guna mencapai target produksi minyak 1 juta barel yang dicanangkan pemerintah.
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) periode 2004—2008, Kardaya Warnika, menilai industri hulu migas Indonesia saat ini berada dalam kondisi serius. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi investor.
Dia mengatakan, kondisi tersebut telah berlangsung lama. Namun, berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah belum menghasilkan kenaikan produksi maupun lifting migas secara signifikan.
Kardaya mengibaratkan kondisi industri hulu migas saat ini seperti dokter yang salah mendiagnosis pasiennya.
“Sakitnya sudah cukup lama. Diobati, tambah sakit. Dikasih obat lagi, pakai insentif, tambah sakit. Produksi enggak naik-naik, lifting anjlok terus. Jadi, jangan-jangan dokternya [pemerintah] ini salah diagnosa,” ujarnya dalam sesi diskusi pada acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, Rabu (20/5/2026).
Kardaya menilai target produksi minyak 1 juta barel per hari yang selama ini digaungkan pemerintah semakin sulit dicapai apabila arah kebijakan tidak berubah.
Baca Juga
- Bos Medco Nilai Produksi Minyak 1 Juta Barel Sulit Dicapai pada 2029
- Prabowo Targetkan Lifting Minyak 2027 Naik, Begini Catatannya Sejak 2020
- Pertamina Temukan Cadangan Minyak Nonkonvensional 11 Miliar Barel
Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu fokus menggelontorkan insentif fiskal tanpa terlebih dahulu memahami akar persoalan yang dihadapi investor hulu migas. Dia mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan paket insentif terkait sektor migas lebih dari 14 kali, tetapi hasilnya belum terlihat pada peningkatan produksi.
Kardaya memaparkan, persoalan utama industri hulu migas bukan semata terkait insentif, melainkan menyangkut kepastian investasi secara menyeluruh. Dia menuturkan, kebijakan sektor migas harus disusun berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan pelaku usaha.
“Industri migas kita upstream itu yang melakukan kegiatan adalah investor, bukan pemerintah,” katanya.
Dia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum masuk ke suatu blok migas. Faktor pertama ialah potensi geologi. Investor, menurutnya, tidak akan masuk apabila suatu wilayah tidak memiliki cadangan yang menarik secara teknis.
Faktor kedua ialah keekonomian proyek, terutama terkait sistem fiskal dan pembagian hasil dengan pemerintah. Investor akan menghitung apakah proyek tersebut layak dan menguntungkan untuk dijalankan.
Adapun, faktor ketiga yang dinilai paling krusial ialah kepastian hukum. Investor membutuhkan jaminan bahwa kontrak dan regulasi dapat memberikan kepastian jangka panjang bagi keberlangsungan investasi.
“Nah, setelah dilihat keekonomian, maka dia ke atas satu lagi mengenai legal. Apakah secara hukum, secara kontrak, ini bisa memberikan kepastian. Jadi, yang berikutnya adalah kepastian hukum,” katanya.
Kebijakan saat ini belum mampu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi investor, sehingga target produksi 1 juta barel sulit tercapai.
Kritik utama adalah pemerintah terlalu fokus pada insentif fiskal tanpa memahami akar persoalan yang dihadapi investor.
Investor mempertimbangkan potensi geologi, keekonomian proyek, dan kepastian hukum sebelum berinvestasi di blok migas.
Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa kontrak dan regulasi dapat mendukung investasi jangka panjang.
Kardaya Warnika menilai industri hulu migas dalam kondisi serius dan kebijakan saat ini belum efektif meningkatkan produksi.
