Badan baru Iran yang mengawasi Selat Hormuz telah memperluas wilayah-wilayah yang masuk dalam kendalinya. Wilayah kendalinya disebut meluas hingga ke perairan di selatan pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), yang menampung infrastruktur minyak yang dirancang untuk menghindari Selat Hormuz.
Lalu lintas melalui Hormuz -- jalur pelayaran global yang vital -- telah berada di bawah kendali Iran sejak pecahnya perang dengan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari.
Iran secara efektif menutup selat tersebut sejak perang dan berupaya memungut tarif bagi kapal-kapal yang melintasinya, bersikeras bahwa kapal yang melintasi jalur air tersebut harus mendapatkan izin dari angkatan bersenjata Iran.
Dilansir kantor berita AFP, Kamis (21/5/2026), dalam sebuah unggahan di media sosial X pada hari Rabu (20/5) yang disertai dengan peta, badan Iran tersebut, Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) mengatakan bahwa mereka telah menguraikan "yurisdiksi pengaturan untuk pengelolaan selat tersebut".
Dikatakan bahwa ini mencakup area antara garis yang membentang dari "Kuh-e Mubarak di Iran ke selatan Fujairah di UEA... hingga garis yang menghubungkan ujung pulau Qeshm di Iran ke Umm Al-Quwain di UEA".
Ditambahkan bahwa "transit melalui area ini untuk tujuan melewati Selat Hormuz memerlukan koordinasi dan izin dari Otoritas Selat Teluk Persia".
Awal bulan ini, Teheran meluncurkan PGSA yang disebut akan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran guna mengumpulkan biaya pelayaran. Mereka juga mengancam akan menyerang kapal apa pun yang melintasi selat tanpa izin mereka.
Di akun media sosialnya, yang mulai aktif sejak Senin (18/5) lalu, PGSA mendefinisikan dirinya sebagai "badan hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola jalur dan transit melalui Selat Hormuz."
(ita/ita)
