Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memuji langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data warga miskin secara masif dan terintegrasi.
Apresiasi itu disampaikan Iwan Sumule Wakil Kepala BP Taskin dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam forum nasional yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, dan perwakilan 14 pemerintah daerah itu, Iwan menyebut inovasi Pemkab Jember layak menjadi contoh praktik baik secara nasional, khususnya dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Menurut Iwan, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya tingginya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan sosial.
Karena itu, langkah Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menitikberatkan pada ketepatan sasaran bantuan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional per September 2025 berada di angka 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” katanya.
Ia menambahkan, integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin,” lanjutnya.
Muhammad Fawait (membawa microphone) Bupati Jember saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Foto: Diskominfo JemberSementara itu, Muhammad Fawait Bupati Jember menegaskan pengentasan kemiskinan harus dibangun berdasarkan data yang akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Menurut Gus Fawait sapaan akrabnya, Pemkab Jember saat ini mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar seluruh bantuan dari APBN, APBD, maupun CSR perusahaan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” ujar Gus Fawait.
Data BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.
Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin melalui proses verifikasi dan validasi DTSEN.
Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga, dengan lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian nasional adalah pelibatan lebih dari 20 ribu ASN Pemkab Jember untuk turun langsung melakukan pengecekan kondisi masyarakat di lapangan.
Sebelum diterjunkan, ASN mendapat pembekalan dari BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama satu bulan mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN mendatangi rumah warga satu per satu melalui metode ground check guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.
Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Proses itu juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time untuk meningkatkan transparansi dan akurasi kebijakan.
Dari hasil verifikasi, sekitar 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target total 260.087 jiwa Desil 1.
Selain itu ditemukan 16.766 warga yang masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia. Petugas juga menemukan 10.703 kepala keluarga sudah pindah keluar Jember namun masih masuk dalam data penerima bantuan sosial.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” pungkas Gus Fawait. (bil/ham)
