DSI Resmi Dibentuk, Mesin Baru Buat Cuan Devisa Indonesia?

medcom.id
5 jam lalu
Cover Berita
Jakarta: Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai entitas yang menjadi pintu masuk ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia akan meningkatkan devisa negara. 
 
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibayangi Penurunan Cadangan Devisa dan Lonjakan Utang

Menurut Esther, DSI akan memudahkan pemerintah memantau dan memaksimalkan penerimaan negara dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara akurat.
 
“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” kata Esther dalam keteranganya.  
 
Esther melihat sebagai entitas tunggal yang besar, DSI nantinya dapat menjadi BUMN yang memiliki daya tawar internasional atau bargaining power, di mana Indonesia punya posisi kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global.

Selain itu, lanjut Esther, kehadiran DSI juga dapat membantu mengamankan ketersediaan komoditas di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga. Lalu dengan adanya entitas ini, juga bisa mencegah kelangkaan untuk kebutuhan masyarakat. 
 
“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” ujar Esther.
 
Agar saat praktiknya DSI mendapatkan kepercayaan dari publik, Esther mengingatkan agar lembaga ini tetap menjaga transparansi dalam tata kelola perusahaan. Sehingga skema ekspor satu pintu ini tetap menguntungkan produsen lokal.
 
“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” Esther menambahkan.
 
Sebelumnya dalam konferensi pers, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional. Pembentukan entitas baru ini menurut Rosan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam supaya lebih terbuka dan akuntabel.
 
"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kubu Nadiem Bereaksi Usai Vonis Kasus Ibam, Sebut Ada Narasi Menyesatkan
• 4 jam laluliputan6.com
thumb
Aksi Damkar Depok Sepekan: Bantu 2 Pria Lepas Cincin & Ritsleting dari Kelamin
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
5 Poin Penting Kebijakan Ekspor Komoditas Wajib Lewat BUMN, Ini Mekanismenya
• 19 jam lalukatadata.co.id
thumb
Mendagri Minta Daerah Realisasikan Tambahan TKD Rp 10,6 Triliun Tangani Pascabencana Sumatera
• 5 jam laluliputan6.com
thumb
Tampang Dejang Heluka Pemimpin OPM yang Bunuh 8 Pendulang Emas di Yahukimo
• 13 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.