Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menyebut pemerintah tengah mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat bersama Prabowo Subianto Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga kepada awak media.
Selain membahas kebijakan DHE, rapat itu juga membicarakan mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan seluruh regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu. Regulasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Terkait pelaksanaan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta investor asing tetap tenang dan tidak khawatir terhadap kebijakan baru pemerintah. Ia memastikan seluruh aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan-perusahaan existing yang selama ini sudah berjalan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” katanya.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” imbuhnya.
Selain membahas kebijakan ekspor dan DHE, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian akibat perang yang belum berakhir.
Salah satu kebijakan yang diputuskan ialah melanjutkan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan. Pemerintah juga menyiapkan paket insentif ekonomi guna menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak pada kuartal II 2026.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga. (bil/ham)
