Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil (ASN) dan sektor swasta berlanjut hingga dua bulan ke depan.
Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah terus memantau dan menghitung efektivitas dari kebijakan tersebut.
“Besok masih WFH ya, kan kita perpanjang lagi 2 bulan. Ya kan kita mulai per tanggal, kita liat nih 2 bulan lagi gimana kondisinya perang. Tentu konsumsinya turun,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Adapun kebijakan perpanjangan WFH diambil sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional, di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian akibat perang yang belum berakhir.
Sementara saat ditanya bagaimana efisiensi dan efektivitas dari berjalannya program WFH ASN, Airlangga memastikan, pemerintah sudah menghitungnya. Namun ia enggan merinci seberapa besar efisiensi yang terjadi. “Ada kan sudah kita hitung. Ada nih dikantong,” ujarnya.
Sebagai informasi, program WFH tercatat sudah berjalan sejak 1 April 2026, dengan pelaksanaan satu kali dalam sepekan yakni pada hari Jumat. Kebijakan itu sekaligus sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan transformasi digital.
Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta diatur dengan pendekatan yang fleksibel.
“Termasuk di dalam skema work from home yang diatur, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasi nasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transformasi transportasi publik,” kata Airlangga.(lea/bil/ham)
