Reformasi 1998 melahirkan harapan akan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Setelah 28 tahun berlalu, perjuangan itu seakan terhenti dan terus berputar-putar pada persoalan yang sama. Situasinya diperparah penyempitan ruang demokrasi yang terjadi dari waktu ke waktu.
Keresahan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Re-Play 1998” yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Tema utama diskusi adalah peran produk budaya populer untuk merawat ingatan kolektif peristiwa Reformasi 1998. Para narasumber yang sebagian besar seniman itu kemudian ikut berefleksi mengingat perjalanan negara ini sejak peristiwa bersejarah tersebut.
Yosep Anggi Noen, sutradara dan pembuat film, menyatakan, pernah merasa sedih ketika film buatannya berjudul “Istirahatlah Kata-Kata” dianggap relevan pada kondisi hari-hari ini pada sebuah diskusi film. Padahal, film itu menceritakan kisah hidup aktivis Wiji Thukul sebelum diculik jelang tumbangnya rezim orde Baru pada 1997-1998.
Hingga kini, Thukul hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Insiden penculikan itu sampai sekarang dikenang sebagai potret kelamnya tindakan represif terhadap kalangan kritis. “Menurut saya, itu kegagalan sebuah bangsa yang berjuang. Karena, (ketika) disebut relevan untuk hari ini, artinya masih ada (praktik-praktik represif),” kata Anggi, pada diskusi itu.
Jadi, harapan saya, film tentang masa lalu itu adalah film yang kemudian dilihat oleh sebuah bangsa sebagai film yang mengingatkan kita supaya jangan terjebak lagi pada kondisi masa lalu yang buruk itu. Kalau berbicara mengenai relevansi, itu sebenarnya alarm.
Dalam konteks itu, sebenarnya Anggi enggan filmnya disebut relevan dan memotret situasi zaman terkini. Bahkan, ia tidak mempermasalahkan jika filmnya itu dinilai tidak lagi relevan sebab hal itu justru menunjukkan keberhasilan segenap anak bangsa keluar dari penguasa yang sarat kekerasan. Ia sangat menyayangkan sederet insiden pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terus saja terjadi beberapa waktu terakhir.
Anggi menyatakan, seluruh elemen masyarakat mesti mempertanyakan ulang jika suatu karya yang memotret masa lalu malah dianggap relevan di masa sekarang. Lebih-lebih apabila karya itu mengkritisi soal praktik opresi rezim pemerintahan. Itu menandakan kondisi masyarakat yang masih terus tertindas.
“Jadi, harapan saya, film tentang masa lalu itu adalah film yang kemudian dilihat oleh sebuah bangsa sebagai film yang mengingatkan kita supaya jangan terjebak lagi pada kondisi masa lalu yang buruk itu. Kalau berbicara mengenai relevansi, itu sebenarnya alarm,” jelas Anggi.
Kegelisahan yang sama diutarakan jurnalis dan penulis novel berjudul “Laut Bercerita”, Leila S Chudori. Novel yang dirilis 2017 itu menceritakan tentang aktivis-aktivis yang hilang semasa rezim Orde Baru. Menurutnya, pola pembungkaman yang sama terulang kembali. Kejadian-kejadian itu membuat ruang demokrasi semakin menyempit walaupun diperjuangkan begitu gigih lewat momentum Reformasi 1998.
“Rasa-rasanya, reformasi ini semakin mundur. Sebagian teman-teman yang hardcore menyebutnya reformasi ini gagal. Tetapi, saya enggak mau mengatakan gagal. Saya melihat ada bagian-bagian yang seolah ingin kembali seperti masa Orde Baru. Ini memang belum terjadi, tetapi menuju ke situ,” kata Leila.
Menurut Leila, reformasi 1998 sempat berjalan pada jalur yang benar. Sebagai pengganti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-3 BJ Habibie mengupayakan terbukanya saluran demokrasi dengan sederet kebijakannya. Tetapi, masa transisi berlangsung secara terburu-buru diiringi perkembangan dinamika politik yang berakibat pada belum tuntasnya cita-cita reformasi sampai sekarang.
Hanya saja, Leila masih menaruh harapan akan kehidupan reformasi. Ia sadar akan gejala penyempitan koridor kebebasan yang mengemuka dalam berbagai lini. Tetapi, sebagian kalangan masyarakat masih menjaga nalar kritisnya.
Harapan itu ditemukannya dari komentar-komentar yang sering dilontarkan warganet dalam akun-akun media sosial mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering kali dianggap menyeleweng. Baginya, jagad maya itu adalah ruang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.
“Kita harus terus menggugat. Sekarang yang bagus adalah masyarakat ikut terpanggil untuk mengkritik dengan media sosialnya. Tentu saja harus dengan serius mengkritik. Memang, ada orang yang tidak berani, tetapi kita harus mencoba di antara kesempitan itu menyampaikan apa-apa saja yang sedang berlangsung di negara ini,” kata Leila.
Eka Annash, vokalis grup musik The Brandals, ikut merasakan langsung era transisi semasa reformasi. Bahkan, ia termasuk salah seorang mahasiswa yang turun ke jalan sewaktu Soeharto lengser. Peristiwa itu dikenangnya penuh euforia seiring tumbuhnya harapan akan kehidupan negara yang lebih demokratis dibandingkan rezim penguasa sebelumnya.
Lantas, Eka kebingungan melihat kondisi sosial politik saat ini. Ia menilai, situasinya seakan terbawa ke masa-masa sebelum reformasi. Konstelasi elite politiknya juga sebagian diisi orang-orang dari rezim terdahulu. Itulah yang mendorongnya untuk memasukkan luka kolektif pada peristiwa 1998 dalam pendekatannya menciptakan karya.
Salah satunya tertuang dalam video klip The Brandals pada lagu berjudul “The Truth is Coming Out”. Di penghujung video, Eka dan teman-temannya memasukkan foto para korban penghilangan paksa sewaktu krisis multidimensi pada masa tersebut.
“Sebagai warga negara, apa pun profesinya, kita punya peran untuk selalu menjaga memori kolektif itu supaya tidak terlupakan,” kata Eka.
Eka merasa tidak sendirian untuk menyuarakan keresahannya soal peristiwa 1998. Ia menyatakan, banyak musisi lain yang lahir setelah era reformasi turut menyinggung topik senada dalam lagu-lagu mereka, seperti Homicide, Marginal, hingga Banda Neira.
“Aku percaya dengan kekuatan musik, atau karya seni lain, bisa membangun kekuatan kolektif untuk menjaga ingatan. Karena, ingatan itu adalah senjata kita untuk melawan rezim,” kata Eka.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menyatakan, tidak ada perubahan kualitatif terhadap kondisi politik selepas reformasi. Apalagi banyak elite politik yang juga berkuasa semasa Orde Baru. Karakter politiknya tidak mengalami perubahan. Dampaknya, bangsa ini seolah dibawa kembali ke era terdahulu yang mengakibatkan demokrasi terasa menyempit.
Menurut Amiruddin, demokrasi sekadar dimaknai sebatas unsur formalitas. Bukti-buktinya terlihat dari penyelenggaraan pemilu hingga keberadaan partai politik. Tetapi, praktik demokrasi tidak benar-benar terjadi. Instrumen pengawasan eksekutif yang semestinya dijalankan DPR semacam tidak berfungsi.
“Jika demokrasi dimaknai sebagai hadirnya keadilan dan berhentinya tindakan kekerasan, serta pelanggaran HAM, kita belum ke mana-mana. Buktinya, sampai hari ini kita masih bicara masalah yang sama. Artinya apa? Demokrasi kita belum mampu mendorong agenda pemenuhan keadilan,” kata Amiruddin.
