jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik menguatnya nuansa militerisme setelah 28 tahun reformasi.
Perwakilan koalisi sipil, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan kembalinya unsur-unsur militerisme dan menyempitnya ruang sipil menjadi tanda kemunduran demokrasi yang semakin serius.
BACA JUGA: FOZ Kecam Keras Intersepsi Kapal Bantuan & Penculikan Aktivis oleh Militer Israel
Padahal, kata dia, reformasi yang terjadi 28 tahun lalu seharusnya menjadi transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan dan penghormatan kepada hak asasi manusia.
"Teror terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, pembubaran pemutaran film Pesta Babi, intimidasi terhadap pengamat dan kelompok kritis hingga pengawasan terhadap ruang-ruang diskusi publik menjadi bukti bahwa pola-pola represif ala Orde Baru kembali dihidupkan," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (21/5).
BACA JUGA: Kemlu Konfirmasi 5 WNI Ditangkap Militer Israel
"Praktik intimidasi, pembungkaman dan penggunaan aparat untuk menekan masyarakat sipil mengingatkan publik akan masa di mana suara kritis dipandang sebagai ancaman yang harus dihentikan bagaimanapun caranya," imbuhnya.
Ardi mengatakan kembalinya militerisme dalam ranah sipil terjadi melalui revisi UU TNI, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, hingga Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI.
BACA JUGA: Lima WNI Ditahan Militer Israel, KSP Dudung Pastikan Upaya Pemulangan Terus Berjalan
Menurutnya semua aturan itu dapat menjadi instrumen politik yang menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer. Dia menilai saat ini militer makin keluar dari fungsi pertahanan dan masuk lebih dalam ke ruang sosial, politik, hingga kehidupan sipil warga negara.
Di sisi lain, Ardi mengatakan menguatnya militerisme juga membawa ancaman serius terhadap kondisi ekonomi nasional. Dia menegaskan tidak ada negara yang didominasi militer dapat tumbuh sehat secara ekonomi.
"Investor tidak akan memiliki kepercayaan terhadap negara yang ruang demokrasinya menyempit dan penegakan hukumnya sewenang-wenang," jelasnya.
"Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini, ketidakstabilan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan pasar tidak dapat dilepaskan dari arah politik Indonesia yang makin represif dan otoriter," sambungnya.
Oleh karenanya, Koalisi Sipil menilai reformasi di sektor pertahanan dan keamanan ini harus kembali ditempatkan sebagai agenda mendesak yang tidak bisa ditawar lagi.
Dia menegaskan TNI harus kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil.
"Demokrasi yang sehat hanya dapat berdiri apabila militer tunduk pada kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum ditegakkan, serta seluruh cabang kekuasaan negara berjalan secara independen untuk saling mengawasi," pungkasnya. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Menguatnya Militerisme hingga Ancaman Krisis Ekonomi
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
