REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Barangkali tidak banyak bangsa di dunia yang pernah begitu kaya, begitu diperebutkan, tetapi sekaligus begitu lama hidup dalam paradoks sejarah seperti Indonesia.
Kita sering membaca kolonialisme hanya sebagai kisah penaklukan wilayah. Padahal jauh di balik itu, kolonialisme pada hakikatnya adalah perebutan pusat-pusat kekayaan dunia. Dan selama berabad-abad, Nusantara berada di pusat perebutan itu.
Baca Juga
Media Israel Ungkap Mengapa Komandan Tertinggi Al-Qassam Berjuluk Sang Hantu Bisa Terbunuh
Dari Saigon ke Teheran: Inilah Kemiripan Perang Iran dan Vietnam
Hizbullah Masih Tetap Melawan, Tentara Israel Terus Bertumbangan di Lebanon Selatan
Rempah-rempah dari Maluku pernah menggerakkan ekonomi global. Jalur perdagangan Selat Malaka menjadi nadi lalu lintas dunia.
Hasil bumi Nusantara menghubungkan Timur dan Barat dalam jaringan perdagangan yang membentuk wajah modern peradaban manusia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Karena itu bangsa-bangsa besar datang dengan hasrat yang tidak kecil.
Portugis datang membawa misi dagang dan kekuasaan. Spanyol bergerak dari arah lain. Inggris ikut menanam pengaruh. Tetapi Belanda yang akhirnya paling lama membangun kendali ekonomi di wilayah ini.
Dalam catatan saya terhadap pidato Presiden Republik Indonesia tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 di Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026—bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional—ada satu slide yang terasa sangat simbolik: ranking PDB per kapita dunia dari 1500 hingga 1800 yang memperlihatkan Belanda berkali-kali berada di puncak ekonomi dunia.
Banyak orang mungkin membacanya sebagai data sejarah biasa. Tetapi sesungguhnya slide itu menyimpan refleksi yang jauh lebih dalam tentang hubungan antara kekayaan Nusantara dan akumulasi kekuatan ekonomi global.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
