Bapak Prabowo, Guru PPPK Minta jadi PNS, Gaji Rp15 Juta

jpnn.com - JAKARTA – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan keinginannya untuk menyejahterakan para guru di Indonesia.

Diketahui, saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo para guru mendapatkan gaji yang layak

BACA JUGA: Prabowo Salah Sebut Gaji Guru Naik 300 Persen, Ternyata Gaji Hakim

Prabowo yakin dengan meningkatkan kesejahteraan guru, maka mutu pendidikan juga bisa terdongkrak.

"Saya ingin guru-guru di Indonesia sejahtera, mendapatkan gaji layak," kata Prabowo.

BACA JUGA: Kapan Gaji ke-13 PNS dan PPPK Cair? Pak Hariyadi Menjawab

Menurutnya, guru yang sejahtera akan bisa fokus memberikan pembelajaran bermutu kepada siswa.

Namun, diakui bahwa hingga saat ini gaji guru ASN masih rendah. Padahal, sumber pendapatan negara melimpah.

BACA JUGA: Guru Honorer Aman, Pemda Sudah Usul Ratusan Formasi PPPK 2026

Menurut Prabowo, hal itu karena pendapatan negara yang masuk dari ekspor sumber daya alam dan mineral, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan lainnya hanya 50 persen dilaporkan kepada negara. Sisanya disimpam di luar negeri.

"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," kata Prabowo.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan para guru Indonesia.

Eko Wibowo menilai standar gaji guru di Indonesia idealnya berada di angka Rp15 juta per bulan agar profesi pendidik makin dihargai dan mampu menarik minat sumber daya manusia (SDM) terbaik bangsa untuk menjadi guru.

Eko mengatakan, guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan nasional.

Karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama pemerintah jika ingin mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan.

“Profesi guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Jika kita ingin pendidikan maju, maka kesejahteraan gurunya harus lebih dulu diperhatikan,” kata Tokoh Muda Pendidikan Riau ini kepada JPNN.com, Kamis (21/5/2026).

Eko mengungkapkan, jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh tertinggal.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas pendidikan karena banyak tenaga pengajar yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tidak hanya menyoroti soal gaji, Eko juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru yang bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menurutnya, para guru di wilayah 3T menghadapi tantangan yang jauh lebih berat sehingga layak menerima tambahan insentif khusus di luar gaji pokok.

“Guru di daerah 3T bukan hanya mengajar, tetapi juga berjuang menghadapi keterbatasan fasilitas, akses transportasi, hingga risiko keselamatan. Sudah seharusnya mereka mendapat penghargaan dan insentif yang lebih besar,” katanya.

Eko juga menyoroti persoalan relokasi ASN PPPK yang dinilai masih menyulitkan banyak tenaga pengajar.

Dia mengatakan, ada guru PPPK yang harus tinggal jauh dari keluarga demi menjalankan tugas mengajar di daerah penempatan.

“Banyak guru PPPK yang terpaksa meninggalkan keluarga dalam waktu lama karena penempatan kerja yang jauh. Belum lagi risiko kecelakaan di perjalanan yang selalu membayangi. Relokasi ASN PPPK seharusnya bisa dipermudah,” ungkapnya.

Selain itu, Eko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD MATAHARI 08 Provinsi Riau Bidang Pendidikan, mendorong agar seluruh ASN PPPK dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk kepastian karier dan penghargaan terhadap pengabdian guru.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau kita ingin menciptakan Generasi Emas 2045, maka negara harus mulai serius menempatkan guru sebagai profesi strategis dengan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada 2026 pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang berstatus PNS dan PPPK penuh waktu sebesar satu kali gaji pokok.

TPG diberikan kepada guru yang sudah mengantongi sertifikasi pendidik (serdik).

Sementara itu, guru PPPK paruh waktu dan guru non-ASN atau honorer yang sudah punya serdik menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan.

Program sertifikasi guru sendiri telah berjalan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terus dilanjutkan hingga saat ini sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Oleh karena itu, di tengah tantangan pendidikan dan kondisi ekonomi saat ini, usulan standar gaji guru Rp15 juta per bulan pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan dinilai sebagai langkah penting demi masa depan pendidikan nasional.

Eko berharap di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harapan gaji guru Rp15 juta itu bisa diwujudkan. (esy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar Mengulas PPPK dan P3K PW, Singgung Cara SBY Tuntaskan Honorer