Pengusaha Minta Insentif Pemerintah Diperluas ke Kendaraan Niaga Listrik

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai percepatan adopsi kendaraan listrik di segmen komersial membutuhkan dukungan insentif yang lebih luas dari pemerintah.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, keberadaan insentif kendaraan listrik sejatinya sangat dinantikan tidak hanya oleh konsumen, tetapi juga pelaku industri otomotif nasional.

Menurutnya, cakupan insentif kendaraan listrik seharusnya tidak hanya difokuskan pada mobil penumpang, melainkan juga diperluas ke kendaraan niaga yang menjadi menyumbang emisi cukup besar.

“Harapan kami dari Periklindo, insentif tidak hanya menyasar mobil penumpang, tetapi juga kendaraan komersial seperti bus, truk, dan kendaraan logistik. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan penyumbang emisi yang cukup besar, sekaligus pengguna solar subsidi,” ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain perluasan insentif, dia juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan kendaraan listrik agar tidak berubah setiap tahun. Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang.

“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan implementasi insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026 guna mempercepat penetrasi kendaraan elektrifikasi di pasar domestik.

Pelaksanaan stimulus tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan listrik. Kendati demikian, pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dibandingkan proyeksi awal.

Dalam skema tersebut, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang difokuskan untuk kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema diferensiasi insentif berdasarkan jenis baterai kendaraan listrik. Mobil listrik berbasis baterai nikel disebut bakal memperoleh insentif lebih besar dibandingkan kendaraan dengan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) sebagai bagian dari strategi hilirisasi nikel nasional.

Moeldoko optimistis pasar kendaraan niaga listrik di Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar. Adapun, Moeldoko juga mendirikan PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang mengembangkan kendaraan komersial seperti bus listrik, truk listrik, hingga kendaraan operasional khusus.

“Ditambah lagi, kondisi geopolitik saat ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi sektor komersial. Pelaku usaha komersial mulai berpikir ulang karena harga solar mahal, distribusinya di beberapa daerah sulit, dan kualitasnya kadang kurang baik sehingga biaya perawatan kendaraan menjadi tinggi,” pungkasnya.

Infrastruktur Perlu Dipacu

Di sisi lain, perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial Kalista, yang dinaungi Grup Indika Energy, menilai percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi kendaraan niaga listrik.

Direktur Utama Kalista Group Albert Aulia Ilyas mengatakan, jika berkaca pada berbagai negara yang sukses mempercepat penetrasi kendaraan listrik, pemerintah turut mengambil peran besar dalam pembangunan jaringan charging station.

Meski demikian, menurut Albert, percepatan transisi menuju ekosistem logistik hijau tetap membutuhkan kombinasi antara insentif kendaraan dan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih masif.

“Kalau melihat benchmark di beberapa negara, percepatan adopsi EV memang biasanya didukung subsidi dan pembangunan infrastruktur. Kalau ingin transisi berjalan cepat, kedua hal tersebut memang penting,” ujar Albert di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Apalagi, penggunaan kendaraan niaga listrik di wilayah rural area saat ini masih relatif terbatas, padahal aktivitas distribusi logistik nasional tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

Oleh karena itu, Kalista mulai menyiapkan strategi pengembangan infrastruktur kendaraan niaga listrik hingga menjangkau wilayah rural area guna mendukung kebutuhan distribusi yang terus meningkat.

Selain pengembangan infrastruktur, Kalista juga menjalankan sejumlah strategi untuk mendorong pelaku usaha mulai beralih ke armada kendaraan listrik, salah satunya melalui edukasi dan simulasi penghematan biaya operasional.

Akselerasi Penjualan

Dari sisi agen pemegang merek, Indomobil JAC memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak global untuk mempercepat penetrasi kendaraan niaga listrik di pasar domestik.

Technical & After Sales Division Head Indomobil JAC Edo Dwi Putro mengatakan, secara bisnis kendaraan niaga listrik memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar, terutama apabila harga bahan bakar konvensional terus mengalami kenaikan.

“Dengan kondisi harga solar yang saat ini cukup mahal, peluang kendaraan listrik menjadi lebih besar. Secara biaya operasional, tarif listrik per kWh di PLN relatif rendah, sekitar Rp2.470 per kWh,” ujar Edo menjawab pertanyaan Bisnis.

Adapun, konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi menekan perekonomian global, seiring lonjakan harga minyak Brent hingga menembus US$100 per barel, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.600 per dolar AS, serta kenaikan biaya logistik.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pelaku usaha mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik untuk menekan biaya operasional, termasuk di segmen kendaraan niaga dan logistik.

Meski demikian, Edo menilai pasar kendaraan niaga listrik masih menghadapi tantangan cukup besar, terutama terkait edukasi kepada pelaku usaha agar mulai mempertimbangkan transisi dari kendaraan diesel ke kendaraan listrik.

“Peralihan dari kendaraan berbahan bakar diesel ke listrik tidak bisa instan, karena mereka harus menghitung investasi, produktivitas, serta efisiensi. Karena itu, kami biasanya melakukan perhitungan total cost of ownership untuk mengetahui efisiensi dan produktivitas, sehingga secara bisnis hasilnya bisa lebih optimal,” jelasnya.