EtIndonesia. Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada 14–15 Mei 2026 kini memunculkan perhatian besar dunia internasional, khususnya terkait masa depan Taiwan dan kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat jika konflik benar-benar pecah di Selat Taiwan.
Dalam rangkaian kunjungan resmi tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis global, mulai dari konflik Iran, hubungan Rusia–Tiongkok, hingga sengketa perdagangan antara Washington dan Beijing. Namun di balik seluruh agenda diplomatik itu, satu topik justru menjadi pusat perhatian publik internasional, yaitu persoalan Taiwan.
Xi Jinping Ajukan Pertanyaan Langsung yang Sangat Jarang Terjadi
Sebelum meninggalkan Beijing, Trump sempat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai isi pembicaraannya dengan Xi Jinping. Dalam wawancara tersebut, Trump mengungkapkan bahwa Xi pernah secara langsung menanyakan kepadanya:
“Apakah Amerika Serikat akan mengirim pasukan untuk membela Taiwan?”
Trump tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin membahas persoalan tersebut dan kemudian melewati topik itu tanpa penjelasan lebih lanjut.
Meski singkat, percakapan tersebut langsung memicu gelombang analisis dari para pengamat geopolitik internasional. Banyak pihak menilai bahwa pertanyaan Xi Jinping bukan sekadar pertanyaan biasa dalam diplomasi, melainkan sinyal serius mengenai kalkulasi strategis Beijing terhadap Taiwan.
Dalam sejarah hubungan Tiongkok–Amerika modern, hampir tidak pernah ada pemimpin Tiongkok yang secara terbuka dan langsung menanyakan kepada presiden Amerika apakah Washington akan turun tangan secara militer untuk membela Taiwan.
Karena itulah, pertanyaan Xi dianggap memiliki makna politik dan militer yang sangat dalam.
Dua Makna Besar di Balik Pertanyaan Xi Jinping
1. Beijing Dinilai Memang Memiliki Skenario Militer terhadap Taiwan
Banyak pengamat menilai bahwa pertanyaan Xi Jinping menunjukkan satu hal penting: Beijing memang sedang mempertimbangkan opsi militer terhadap Taiwan.
Logikanya sederhana. Jika Tiongkok sama sekali tidak memiliki niat menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan, maka pertanyaan mengenai apakah Amerika akan ikut campur tentu tidak akan menjadi perhatian utama.
Situasi ini sangat berbeda dibanding era mantan pemimpin Tiongkok seperti Hu Jintao maupun Jiang Zemin. Pada masa mereka, isu invasi terhadap Taiwan belum menjadi prioritas strategis utama Beijing.
Selain itu, kemampuan militer Tiongkok ketika itu juga masih jauh tertinggal dibanding kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya.
Pada era 1990-an misalnya, salah satu kapal perang tercanggih milik Tiongkok hanyalah kapal perusak kelas Sovremenny buatan Rusia. Angkatan udaranya juga hanya memiliki sekitar 30–40 pesawat tempur Su-27.
Dengan kekuatan tersebut, banyak analis menilai Tiongkok saat itu bahkan belum tentu mampu mengalahkan Taiwan dalam perang terbuka, apalagi jika harus menghadapi gabungan kekuatan Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan sekaligus.
Namun situasinya berubah drastis sejak Xi Jinping mulai berkuasa pada tahun 2013.
Xi Jinping Dinilai Paling Keras terhadap Taiwan
Sejak awal kepemimpinannya, Xi Jinping memang dikenal memiliki sikap paling keras terhadap Taiwan dibanding seluruh pemimpin modern Tiongkok sebelumnya.
Pada awal masa pemerintahannya, Xi pernah mengatakan bahwa:
“Perbedaan politik tidak boleh diwariskan dari generasi ke generasi.”
Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Beijing tidak ingin status quo Taiwan berlangsung tanpa batas waktu.
Kemudian pada tahun 2018, ketika bertemu Menteri Pertahanan AS saat itu, Jim Mattis, Xi kembali menegaskan:
“Wilayah yang diwariskan leluhur tidak boleh hilang walau satu inci pun.”
Sikap itu semakin dipertegas pada tahun 2019 dalam pidato peringatan 40 tahun “Pesan kepada Rekan Sebangsa di Taiwan”. Dalam pidato tersebut, Xi secara terbuka menyatakan bahwa Beijing tidak akan meninggalkan opsi penggunaan kekuatan militer untuk menyatukan Taiwan dengan Tiongkok.
Banyak analis menilai bahwa sejak saat itu, isu Taiwan telah menjadi bagian inti dari agenda politik Xi Jinping.
Modernisasi Militer Tiongkok Berlangsung Sangat Cepat
Selama lebih dari satu dekade terakhir, Tiongkok juga terus mempercepat pembangunan kekuatan militernya.
Kapal induk Liaoning dan Shandong kini telah aktif bertugas, sementara kapal induk Fujian sudah memasuki tahap uji coba laut. Dengan demikian, Tiongkok perlahan mulai membentuk armada tiga kapal induk yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara adidaya besar.
Selain itu, Angkatan Laut Tiongkok juga memperkuat armadanya dengan:
- sekitar 10 kapal perusak Type 055,
- lebih dari 20 kapal perusak Type 052D,
- serta peningkatan besar pada kekuatan rudal dan sistem antiakses regional.
Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang Tiongkok juga semakin sering melakukan latihan jauh hingga melewati “rantai pulau pertama”, mendekati Guam, bahkan wilayah sekitar Hawaii.
Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Beijing kini semakin percaya diri menantang dominasi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
Hambatan Terbesar Beijing Tetap Amerika Serikat
Meski demikian, banyak pengamat menilai bahwa memiliki niat menyerang Taiwan dan benar-benar mampu melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda.
Hambatan terbesar Beijing tetap sama: kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat.
Mantan jenderal Angkatan Udara Tiongkok, Liu Yazhou, pernah secara terbuka memperingatkan risiko besar perang Taiwan.
Dalam analisisnya mengenai Pertempuran Kinmen, Liu menulis:
“Bukan Taiwan saja yang mempertahankan Taiwan, melainkan seluruh dunia Barat.”
Ia juga memperingatkan bahwa jika perang pecah di Selat Taiwan, maka Amerika Serikat dan Jepang hampir pasti akan ikut campur secara militer.
Ironisnya, Liu Yazhou yang dikenal memiliki pandangan cukup realistis mengenai kemampuan militer Tiongkok kini justru dipenjara dan tersingkir dari lingkaran kekuasaan Xi Jinping.
Namun pandangannya tetap dianggap mencerminkan kekhawatiran banyak elite militer Tiongkok.
Xi Jinping Dinilai Percaya Trump Bisa Benar-Benar Berperang
Makna kedua di balik pertanyaan Xi Jinping kepada Trump adalah kemungkinan bahwa Beijing benar-benar percaya Trump mungkin akan mengirim pasukan untuk membela Taiwan.
Dalam logika strategi militer, seseorang biasanya hanya akan menanyakan kemungkinan tindakan lawan jika ia menganggap ancaman tersebut benar-benar realistis.
Karena itulah, banyak analis percaya Xi sedang mencoba membaca sikap asli Trump.
Terlebih lagi, sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump dipandang menunjukkan pendekatan yang jauh lebih keras dalam berbagai isu internasional.
Beijing menilai Trump sebagai pemimpin yang relatif lebih berani menggunakan kekuatan militer dibanding banyak presiden Amerika sebelumnya.
Hal itu juga menjelaskan mengapa Xi Jinping tidak pernah mengajukan pertanyaan serupa kepada pemimpin Eropa seperti Keir Starmer maupun Emmanuel Macron.
Menurut kalkulasi Beijing, Inggris maupun Prancis kemungkinan besar tidak akan mengirim pasukan langsung jika perang Taiwan benar-benar terjadi.
Sebaliknya, Amerika Serikat dipandang sebagai faktor penentu utama.
Strategi Ambigu Amerika Masih Dipertahankan
Hingga saat ini, pemerintahan Trump masih mempertahankan apa yang dikenal sebagai “strategi ambigu” terhadap Taiwan.
Artinya, Washington sengaja tidak pernah memberikan jawaban pasti apakah akan membela Taiwan secara militer atau tidak.
Strategi ini telah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Taiwan. Tujuannya adalah menciptakan ketidakpastian strategis agar Beijing tidak berani mengambil langkah militer secara gegabah.
Dengan kata lain, inti persoalannya bukan apakah Trump benar-benar akan mengirim pasukan atau tidak.
Yang jauh lebih penting adalah:
apakah Xi Jinping percaya bahwa Amerika Serikat mungkin akan ikut perang?
Selama Beijing masih menganggap peluang intervensi Amerika cukup besar — bahkan sedikit di atas 50 persen — maka risiko menyerang Taiwan akan tetap sangat tinggi.
Operasi Militer AS Jadi Faktor Psikologis bagi Beijing
Beberapa operasi militer Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir juga dinilai memperkuat kekhawatiran Beijing.
Dalam berbagai konflik internasional terbaru, militer Amerika dianggap menunjukkan kemampuan operasi cepat, dominasi udara, dan koordinasi teknologi yang sangat tinggi.
Dalam konflik Iran misalnya, operasi gabungan Amerika dan Israel disebut mampu melumpuhkan sebagian besar sistem pertahanan Iran hanya dalam waktu singkat.
Dominasi udara penuh berhasil dicapai dengan cepat. Angkatan laut Iran mengalami kerusakan besar, sementara sistem pertahanan udaranya dinilai lumpuh secara signifikan.
Salah satu peristiwa yang banyak dibahas adalah ketika sebuah pesawat tempur F-15 Eagle jatuh di wilayah Iran, namun kedua pilotnya berhasil dievakuasi hanya dalam waktu sekitar 48 jam.
Kemampuan operasi semacam itu dianggap menjadi pengingat serius bagi Beijing mengenai keunggulan teknologi dan pengalaman tempur militer Amerika Serikat.
Militer Tiongkok Dinilai Masih Penuh Tanda Tanya
Di sisi lain, militer Tiongkok sendiri sudah sangat lama tidak terlibat dalam perang besar berskala nyata.
Akibatnya, kemampuan tempur sebenarnya dari berbagai sistem persenjataan modern Tiongkok masih belum pernah benar-benar diuji di medan perang sesungguhnya.
Selain itu, dalam dua tahun terakhir, militer Tiongkok juga mengalami gejolak internal besar.
Sejumlah petinggi militer dilaporkan terseret kasus politik dan korupsi, termasuk mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan Wei Fenghe.
Beberapa pejabat militer senior lain seperti Miao Hua dan He Weidong juga disebut mengalami penurunan pengaruh politik secara drastis.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Xi Jinping sendiri sedang melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh militer Tiongkok.
Banyak analis percaya bahwa kondisi internal tersebut membuat Beijing belum memiliki kesiapan politik maupun kesiapan militer penuh untuk melancarkan perang besar terhadap Taiwan dalam waktu dekat.
Taiwan Dinilai Masih Memiliki Ruang Stabilitas
Melihat seluruh perkembangan tersebut, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa meskipun Xi Jinping terus menunjukkan sikap keras terhadap Taiwan, risiko perang besar dalam waktu dekat masih relatif terkendali.
Faktor utama penahannya tetap sama: ketidakpastian mengenai respons Amerika Serikat.
Selama Beijing masih percaya bahwa Washington mungkin akan turun tangan secara langsung, maka keputusan untuk menyerang Taiwan akan tetap menjadi perjudian yang sangat berbahaya bagi Xi Jinping.
Ditambah lagi dengan kondisi internal militer Tiongkok yang masih bergejolak, banyak pihak memperkirakan bahwa stabilitas di Selat Taiwan kemungkinan masih dapat dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan, meskipun ketegangan geopolitik dipastikan akan terus meningkat. (***)
