Luke Thomas Mahony ditunjuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan baru bentukan pemerintah yang akan mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis nasional.
Penunjukan itu dikonfirmasi langsung Rosan Roeslani Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi usai menghadiri pertemuan denganPrabowo Subianto Presiden RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Untuk saat ini Luke Thomas,” kata Rosan kepada wartawan seperti dikutip Antara.
Luke Thomas Mahony diketahui merupakan warga negara Australia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.
Meski demikian, Rosan belum menjelaskan lebih detail terkait struktur lengkap jajaran direksi PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ia mengatakan proses penguatan tim masih berlangsung sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
“Nanti akan diumumkan kalau seluruh jajaran direksinya sudah ditentukan,” ujarnya.
Rosan menegaskan pemilihan sosok yang memimpin PT DSI mempertimbangkan rekam jejak dan kemampuan profesional.
“Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu, seperti kita bentuk Danantara dulu,” tuturnya.
Selain membahas struktur kepemimpinan PT DSI, Rosan juga mengungkap pemerintah tengah melakukan sosialisasi dan menyerap masukan dari berbagai asosiasi pelaku usaha terkait pembentukan badan tersebut.
Menurutnya, pemerintah telah mengundang sejumlah asosiasi seperti Kadin, Apindo, asosiasi sawit, hingga asosiasi batu bara untuk berdiskusi mengenai skema dan implementasi kebijakan baru tersebut.
“Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore,” kata Rosan.
Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo. (ant/bil/ipg)
