Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau SAPA UMKM sebagai langkah untuk memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah. Data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah kerap berbeda sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha.
"Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (21/5).
Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun langkah pembinaan yang tepat, mulai dari pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.
Selain itu, Bima juga mengatakan karakteristik UMKM yang beragam membutuhkan pendekatan berbeda dalam proses pengembangan usaha.
"UMKM ini memang variannya beda-beda pak. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah akui data UMKM belum akurat, luncurkan SAPA UMKM
Oleh karena itu, tambah Bima, kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.
Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM.
"Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju," kata Bima.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemda, khususnya dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan.
Menurut Bima, kepala daerah memiliki peran penting dalam memperbarui dan memutakhirkan data UMKM secara berkelanjutan karena menjadi pihak yang paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Terakhir, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung dan mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda.
"Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah," tuturnya.
Baca juga: BPOM data 14 juta UMKM belum terdaftar dan bantu naik kelas
Baca juga: Kementerian UMKM siapkan sistem data terpadu untuk dukung pelaku usaha
Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah. Data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah kerap berbeda sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha.
"Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (21/5).
Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun langkah pembinaan yang tepat, mulai dari pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.
Selain itu, Bima juga mengatakan karakteristik UMKM yang beragam membutuhkan pendekatan berbeda dalam proses pengembangan usaha.
"UMKM ini memang variannya beda-beda pak. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah akui data UMKM belum akurat, luncurkan SAPA UMKM
Oleh karena itu, tambah Bima, kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.
Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM.
"Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju," kata Bima.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemda, khususnya dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan.
Menurut Bima, kepala daerah memiliki peran penting dalam memperbarui dan memutakhirkan data UMKM secara berkelanjutan karena menjadi pihak yang paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Terakhir, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung dan mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda.
"Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah," tuturnya.
Baca juga: BPOM data 14 juta UMKM belum terdaftar dan bantu naik kelas
Baca juga: Kementerian UMKM siapkan sistem data terpadu untuk dukung pelaku usaha
