Dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, gejolak nilai tukar global tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat desa karena aktivitas ekonomi sehari-hari bukan menggunakan dolar AS. Pernyataan itu menarik perhatian publik di tengah kekhawatiran nilai tukar rupiah yang semakin melemah.
Pernyataan Presiden Prabowo tidak sepenuhnya keliru. Depresiasi rupiah memang tidak langsung berdampak ke masyarakat. Namun, cepat atau lambat, melemahnya rupiah terhadap dolar AS akan terasa lewat kenaikan harga barang kebutuhan pokok, pupuk, pakan ternak, bahan bakar, hingga produk pangan yang masih bergantung pada impor bahan baku.
Ketika biaya impor melejit naik akibat semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga barang di dalam negeri pun ikut terpengaruh. Kondisi ini pada akhirnya tetap berdampak ke daya beli masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di perdesaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia dari Januari hingga Maret 2026 mencapai 61,3 miliar dolar AS atau naik 10,05 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Angka tersebut menggambarkan ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Tingginya impor membuat fluktuasi nilai tukar tetap berpotensi memengaruhi perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Salah satunya adalah kedelai. Selama ini Indonesia sangat mengandalkan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri tempe dan tahu.
Merujuk data BPS, volume impor kedelai Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipengaruhi harga global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada 2024, volume impor kedelai mencapai 2,67 juta ton dengan nilai impor sekitar 1,4 miliar dolar AS atau meningkat sekitar 17 persen dari tahun sebelumnya.
Artinya, masyarakat tetap merasakan konsekuensi dari menguatnya mata uang dolar AS melalui kenaikan harga konsumsi pangan sehari-hari. Analoginya, jika harga tempe dan tahu terus meningkat akibat mahalnya impor kedelai, apakah masyarakat desa benar-benar bisa dikatakan tidak terdampak akan gejolak nilai tukar global?
Di Indonesia, sebagian besar kedelai digunakan sebagai bahan baku industri yang diolah menjadi tempe, tahu, kecap, tauco, dan susu kedelai. Produk olahan tersebut merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat Indonesia, terutama di perdesaan.
Menilik data BPS, konsumsi tempe dan tahu sangat tinggi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jawa. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan rata-rata konsumsi tempe tertinggi, mencapai 200-208 gram/kapita/minggu. Sementara rata-rata konsumsi tahu tertinggi ada di wilayah Jawa Timur, yakni 233 gram/kapita/minggu.
Dari tahun ke tahun, konsumsi tempe dan tahu di Indonesia selalu ada di atas 70 persen dari total konsumsi komoditas pangan lainnya. Hal ini menjelaskan keberadaan tempe dan tahu bukan sekadar makanan pelengkap, melainkan bagian penting dari konsumsi harian masyarakat. Harganya yang relatif terjangkau daripada sumber protein hewani menjadi alasan utamanya.
Pengaruh naiknya harga tempe dan tahu langsung terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi ikut melambung dan daya beli masyarakat menurun, terlebih mayoritas masyarakat Indonesia penghasilannya rendah. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa berakibat pada inflasi pangan yang lebih luas.
Gambaran ini tentu memperlihatkan bagaimana tingginya kebutuhan kedelai pada produk tempe dan tahu. Hanya saja, kebutuhan produksi kedelai sangat besar, tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Tak heran, Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara lain. Mayoritas pasokan impor masih berasal dari Amerika Serikat, sekitar 2,4 juta ton atau 88 persen, sisanya berasal dari Kanada dan Argentina.
United States Department of Agriculture (USDA) menyebutkan rata-rata produksi kedelai Indonesia pada periode 2014-2023 hanya mencapai 498.000 ton dengan rerata pertumbuhannya minus 5 persen. Sementara pada 2024, produksi kedelai Indonesia tercatat sebesar 375.000 ton atau turun 4 persen secara tahunan. Penurunan produksi masih berlanjut hingga 2026, diproyeksikan turun berkisar 320.000-340.000 ton.
Menurut USDA, penurunan produksi kedelai di Indonesia terjadi karena banyak petani, terutama di lahan tadah hujan, memilih beralih menanam padi dan jagung yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan kedelai. Dalam sistem ekonomi yang saling terhubung seperti sekarang, keadaan ini imbasnya dapat menjalar hingga ke dapur rumah tangga masyarakat desa.
Lemahnya nilai rupiah sama dengan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk impor kedelai. Akibatnya, harga kedelai di Indonesia menjadi mahal. Ini menandakan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah.
Inflasi tahunan Indonesia mengalami dinamika yang perlu diwaspadai karena pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Setelah pada periode 2020-2021 berada di level rendah akibat lambatnya ekonomi selama pandemi Covid-19, peningkatan tajam dimulai April 2022 dengan adanya kenaikan energi, pangan global, dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Memasuki tahun 2025 hingga April 2026, guncangan inflasi kembali terjadi, bersama anjloknya nilai tukar rupiah dan geopolitik global di kawasan Timur Tengah. Walau pada Januari 2026 laju inflasi sempat berada di posisi ideal, yaitu 3,55 persen, tetapi pada Februari kembali di posisi tinggi, 4,76 persen. Pada April, inflasi kembali turun ke level 2,42 persen.
Tekanan inflasi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Indonesia, terutama kaitannya dengan impor kedelai. Lonjakan harga memiliki efek domino terhadap perekonomian.
Langkah yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah memastikan kondisi harga kedelai di tingkat perajin bisa terkendali dan tetap berada di bawah harga acuan pembelian.
Selain itu, Bapanas juga mewajibkan para importir melaporkan setiap rencana perubahan harga sebelum diberlakukan ke masyarakat luas. Tujuannya memastikan transparansi pembentukan harga serta menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Perum Bulog juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan cadangan kedelai sebanyak 70.000 ton sebagai langkah mitigasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri. Sebaliknya, pemerintah perlu melakukan langkah jangka panjang untuk mendorong penguatan produksi kedelai dalam negeri sehingga ketergantungan Indonesia akan impor kedelai bisa dikurangi.
Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas tengah menyiapkan berbagai program peningkatan produksi melalui penyediaan lahan, benih unggul, dan pendampingan kepada petani secara bertahap dan berkelanjutan.
Namun, solusi pemerintah tak bisa berhenti di situ saja. Perlu ada insentif harga bagi petani kedelai agar kembali tertarik menanam kedelai. Kemudian, dilakukan modernisasi pertanian hingga diperkuatnya jaminan penyerapan hasil panen.
Pelaku industri pengolahan tempe dan tahu juga membutuhkan perlindungan agar tidak rentan terhadap fluktuasi dolar AS. Faktor utamanya adalah bagaimana menjaga stabilitas pasokan bahan baku dan akses pembiayaan bagi pelaku industri untuk menjaga harga tempe dan tahu tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Sepanjang Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, gejolak nilai tukar akan terus berujung inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Kuncinya ada pada penguatan produksi pangan dalam negeri agar tak lagi rentan terhadap gejolak ekonomi global. (LITBANG KOMPAS)
