Jatuhnya nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp 17.700 per dolar AS sebaiknya direspons dengan hati-hati. Dalam situasi seperti ini, ekonomi Indonesia ibarat kapal yang sedang melewati badai besar di tengah samudera global. Dibutuhkan kesiapan mental sang nahkoda untuk menavigasi arah agar tidak terjebak gelombang yang menghantam dari berbagai sisi. Sang nahkoda juga harus memahami kondisi kapalnya, kapasitas mesinnya, cadangan logistiknya, hingga arah tujuan yang ingin dicapai.
Persoalannya, badai kali ini jauh lebih rumit dibanding sekadar fluktuasi nilai tukar biasa. Tekanan yang terjadi bukan hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga dipengaruhi geopolitik, perang dagang, fragmentasi rantai pasok global, hingga perebutan dominasi ekonomi antarnegara besar.
Amerika Serikat misalnya, kini menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar. Total utang pemerintah AS telah melampaui US$36 triliun, sementara defisit fiskalnya terus melebar. Di saat bersamaan, The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi di kisaran 3,50-3,75% dengan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat berada di atas 4,6%. Kombinasi ini membuat aset dolar kembali menarik bagi investor global.
Akibatnya, modal internasional kembali mengalir ke Amerika Serikat dan memperkuat dolar AS sebagai safe haven utama dunia. Negara berkembang seperti Indonesia pun terkena dampaknya melalui capital outflow, tekanan nilai tukar, dan meningkatnya biaya utang.
Di sisi lain, perang di Timur Tengah dan Laut Merah memperparah gangguan rantai pasok global. Biaya logistik internasional meningkat tajam karena kapal-kapal dagang harus memutar jalur pelayaran. Harga energi dan pangan ikut terdorong naik. Bahkan indeks biaya pengiriman global sempat meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding rata-rata normal sebelum konflik.
Dalam situasi ini, Amerika justru relatif diuntungkan karena mampu meningkatkan produksi energi domestik serta menjadi pemasok alternatif bagi Eropa. Artinya, krisis global secara tidak langsung justru menarik kembali aliran modal dan perdagangan menuju ekonomi domestik AS.
Belum lagi strategi People's Bank of China (PBOC) yang membiarkan yuan melemah untuk menjaga daya saing ekspornya. Ketika yuan melemah, produk manufaktur China menjadi semakin murah di pasar global, terutama bagi negara berkembang. Di sisi lain, China juga terus mendorong diversifikasi mitra dagang dan sistem pembayaran global melalui penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral.
Dunia saat ini sedang memasuki fase "fragmentasi geo-ekonomi", dimana efisiensi perdagangan global mulai kalah oleh kepentingan keamanan nasional dan rivalitas geopolitik. Persoalan moneter hari ini tidak lagi semata urusan suku bunga dan inflasi, tetapi sudah menjadi bagian dari pertarungan pengaruh dalam percaturan ekonomi dan politik global.
Tekanan Perdagangan dan MoneterDi tengah badai global tersebut, Indonesia menghadapi tantangan domestik yang cukup kompleks. Secara nominal, neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus. Pada 2025 lalu surplus perdagangan Indonesia tercatat sekitar US$31 miliar, ditopang ekspor batu bara, nikel, CPO, dan mineral lainnya. Namun struktur surplus ini sebenarnya cukup rapuh karena terlalu bertumpu pada komoditas mentah.
Masalah mendasarnya ada pada ketergantungan impor sektor pangan dan energi. Indonesia masih mengimpor sekitar 11 juta ton gandum per tahun, lebih dari 2,5 juta ton kedelai, serta jutaan ton jagung pakan ternak. Sebagian kebutuhan LPG nasional bahkan masih diimpor lebih dari 70 persen konsumsi domestik.
Akibatnya, ketika dolar menguat, biaya produksi dalam negeri langsung meningkat. Tempe, tahu, mie instan, pakan ternak, industri unggas, hingga makanan olahan terkena dampak langsung karena bahan bakunya berbasis impor. Ini yang membuat pelemahan rupiah cepat menjalar menjadi inflasi riil di masyarakat.
Berbeda dengan Vietnam yang justru memperoleh keuntungan ekspor ketika mata uangnya melemah karena basis industrinya bertumpu pada manufaktur ekspor seperti elektronik dan assembly industry. Indonesia belum memiliki struktur manufaktur ekspor sekuat itu.
Industri nasional Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, mesin, dan komponen industri. Data BPS menunjukkan lebih dari 70% impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang modal. Artinya, pelemahan rupiah justru meningkatkan biaya produksi domestik, bukan memperkuat daya saing industri secara otomatis.
Di sisi lain, tekanan juga terlihat pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Meski transaksi berjalan relatif terkendali di kisaran defisit 0,1-0,5% terhadap PDB, tekanan terbesar justru muncul di transaksi finansial. Pasar keuangan Indonesia masih sangat bergantung pada arus modal asing, baik melalui Foreign Direct Investment (FDI) maupun investasi portofolio di saham dan obligasi. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) masih berada di kisaran 14-15%. Ketika rupiah melemah terlalu dalam, investor asing menghadapi risiko kurs yang tinggi sehingga potensi capital outflow meningkat.
Cadangan devisa Indonesia memang masih relatif besar, berada di kisaran US$145 miliar. Namun angka tersebut setara sekitar 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Artinya, ruang intervensi moneter tetap terbatas bila tekanan berlangsung berkepanjangan.
Masalah lainnya, ekspor Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada sektor sumber daya alam. Batu bara, nikel, CPO, dan mineral menjadi tulang punggung devisa. Persoalannya, sektor ini kini menghadapi tekanan regulasi yang semakin kompleks: kewajiban parkir devisa hasil ekspor, kenaikan royalti, DMO, hingga pembatasan kuota produksi.
Padahal pasar ekspor komoditas juga semakin kompetitif. China sebagai importir batu bara terbesar dunia kini terus meningkatkan produksi domestiknya sendiri. Jika permintaan global melambat sementara regulasi domestik semakin ketat, maka kemampuan ekspor Indonesia menopang rupiah juga akan melemah.
Menyalakan Sistem Navigasi dan Restrukturisasi EkonomiSituasinya memang rumit. Ibarat menghadapi pertarungan dua gajah besar jika tidak hati-hati bisa mati terinjak. Namun bukan berarti tanpa harapan. Pemerintah masih memiliki ruang untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Pemerintah masih memiliki ruang untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Pertama yang paling penting adalah deregulasi dan penataan tata kelola sektor sumber daya alam secara konsisten dan rasional. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan jangka panjang. Investor tidak hanya melihat besarnya cadangan mineral atau potensi pasar, tetapi juga stabilitas aturan, kepastian fiskal, dan efisiensi birokrasi. Ketika regulasi terlalu sering berubah, biaya usaha meningkat dan risiko investasi ikut naik.
Kedua, Indonesia harus serius menjalankan substitusi impor terutama di sektor pangan dan energi. Ketahanan ekonomi tidak mungkin dibangun jika kebutuhan dasar masyarakat sangat bergantung pada dolar AS. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar mengembangkan pangan alternatif seperti sagu, singkong, sorgum, hingga penguatan industri protein lokal berbasis perikanan dan peternakan domestik. Produktivitas pertanian nasional juga masih jauh tertinggal dibanding negara maju karena minimnya riset benih, mekanisasi, dan bioteknologi.
Ketiga, Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas moneternya. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi jangan sampai energi moneter terlalu habis untuk menopang pembiayaan fiskal pemerintah melalui pembelian SBN dan SUN yang berlebihan di pasar sekunder. Independensi bank sentral merupakan salah satu indikator utama kepercayaan investor global, sekaligus ruang moneter perlu diperlebar untuk memastikan kecukupan cadangan devisa Bank Indonesia dalam operasi moneter di pasar uang.
Keempat, pemerintah perlu merasionalisasi belanja negara. Defisit fiskal yang terlalu lebar tanpa disiplin belanja akan meningkatkan kebutuhan utang pemerintah dan membuat yield obligasi domestik naik. Jika pemerintah terlalu agresif menyerap likuiditas pasar, maka sektor swasta justru kesulitan memperoleh pembiayaan murah untuk ekspansi usaha. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya ditopang APBN. Sektor riil dan investasi swasta tetap harus menjadi mesin utama pertumbuhan nasional.
Kelima, Perlu penguatan strategi bilateral dalam perdagangan dan investasi untuk mendorong diversifikasi pasar yang lebih dalam, serta menciptakan ekosistem penopang yang lebih minim risiko terhadap gejolak geopolitik.
Keenam, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga perlu diperluas. Local Currency Transaction (LCT) dapat menjadi salah satu instrumen dalam investasi dan perdagangan bilateral, hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS serta memitigasi dampak strategi moneter China.
Namun pada akhirnya, pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi semata. Pasar melihat arah kebijakan, konsistensi regulasi, kualitas institusi, serta kredibilitas pemerintah menjaga keseimbangan fiskal dan moneter.
Hafidz Arfandi. Founder dan Peneliti Sustainability Learning Center, Alumni School of Government and Public Policy (SGPP).
(rdp/imk)
