TABLOIDBINTANG.COM - Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Girry meminta pemerintah menghadirkan sistem distribusi film yang lebih adil, khususnya bagi rumah produksi (PH) independen yang masih kesulitan memperoleh akses layar bioskop.
RDP itu membahas berbagai persoalan dalam ekosistem perfilman nasional, mulai dari distribusi film, keterbatasan ruang tayang bagi PH kecil, hingga dukungan pemerintah terhadap perkembangan ide kreatif sineas muda.
Girry menilai rapat tersebut menjadi momentum penting untuk membuka peluang baru bagi industri film Indonesia agar berkembang lebih sehat dan kompetitif.
“Rapat kemarin membuka peluang baru untuk ekosistem perfilman yang lebih baik. Dengan adanya dukungan pemerintah, pemain-pemain baru akan lebih berani mengembangkan ide kreatif dalam pembuatan film ke depan,” ujar Girry Pratama, produser film Kain Kafan Hitam.
Menurutnya, selama ini banyak rumah prodfuksi independen menghadapi hambatan besar akibat ketidakpastian distribusi film. Situasi itu membuat sejumlah kreator ragu untuk kembali memproduksi karya baru.
“Namanya ide itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kalau ada pemain baru ingin membuat film, jangan langsung dibatasi hanya karena dianggap belum punya pasar. Kalau film pertamanya belum sukses, itu bukan berarti mereka tidak bisa belajar dan berkembang,” katanya.
Girry juga menyoroti lamanya antrean jadwal tayang yang dialami film-film independen. Ia mengaku masih memiliki dua film yang belum mendapatkan kepastian tayang meski telah memproduksi total 12 film.
“Saya sudah membuat 12 film dan sekarang masih ada dua film yang belum tayang. Bagaimana PH kecil bisa membuat film baru lagi kalau film lama saja belum mendapat kepastian tayang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Girry menegaskan bahwa industri film bukan sekadar sektor hiburan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis jaringan bioskop dan keberlangsungan PH kecil.
“Kami paham bioskop juga perusahaan swasta yang harus mencari keuntungan. Tapi jangan sampai hanya PH besar yang terus tumbuh, sementara PH kecil kesulitan bertahan,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan standar penilaian terhadap film yang dianggap tidak layak tayang. Menurut Girry, ketidakjelasan sistem tersebut membuat banyak rumah produksi kecil harus menanggung kerugian besar akibat biaya operasional yang terus berjalan.
“Kalau film sampai tiga atau empat tahun belum tayang, kami harus tetap menanggung biaya operasional, menggaji karyawan marketing hingga tim media sosial. Kalau terus seperti ini, banyak PH kecil yang tidak mampu bertahan,” katanya.
RDP Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan distribusi film nasional. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim industri perfilman yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri.
