Grid.ID - Dedi Mulyadi memberikan respons menohok soal warga yang tak terima lapak PKL di Cicadas digusur. Sang gubernur singgung kompensasi yang diberikan.
Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini tengah melakukan pembenahan kawasan Cicadas. Sebab, kawasan tersebut sangat padat dengan lapak pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang ada di trotoar.
Setelah penertiban berlangsung dan diselesaikan dalam beberapa hari terakhir, tampaknya sejumlah warga masih merasa keberatan. Menanggapi hal tersebut, melalui unggahan Instagram-nya, Dedi Mulyadi menyampaikan jika hal itu dilakukan bagi kenyamanan semua pihak.
"Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, Bapak dan Ibu pasti kecewa. Tetapi, ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan," ucap Dedi, dikutip dari Tribun Video.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan bahwa pemerintah memahami betul aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga para pedagang. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan hak fasilitas umum bagi masyarakat luas.
"Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup, membiayai keluarga. Tetapi, trotoar bukan untuk pedagang."
"Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga tidak kelihatan dari depan," ungkapnya.
Lebih lanjut, mengenai kompensasi, Dedi menjelaskan bahwa secara regulasi pemerintah tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas penertiban fasilitas umum. Meskipun begitu, pihaknya tetap berupaya mengedepankan pendekatan kemanusiaan demi menjaga stabilitas ekonomi warga terdampak.
"Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum."
"Tetapi, ini adalah pertimbangan ekonomi para pedagang, pertimbangan kemanusiaan. Sehingga, siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum," tegas Dedi.
Kemudian, terkait dengan harapan warga mengenai besaran bantuan kompensasi, Dedi menyampaikan bahwa kapasitas anggaran daerah memiliki keterbatasan. Sehingga tidak dapat memenuhi ekspektasi skala besar yang di luar kemampuan finansial.
"Saya menerima atas kemarahannya. Tetapi, kalau saya harus memberi hingga miliar-miliar, enggak mungkin juga."
"Kemampuan keuangan kita kan enggak mungkin juga buat ngasih miliar-miliar kepada orang," tandasnya.
Atas kabar mengenai warga yang tak terima lapak PKL di Cicadas digusur langsung mendapat respons dari Dedi Mulyadi. Sang gubernur juga menyinggung soal besaran kompensasi yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. (*)
Artikel Asli
