Matamata.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang kereta api (KA). Langkah ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5), Diana mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proyek ini adalah pembebasan lahan, khususnya yang berstatus milik masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemerintah daerah.
"Kebutuhan konstruksi harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan lahannya. Meskipun kebutuhan konstruksi sudah dapat dihitung, pelaksanaan tidak dapat berjalan optimal bila lahannya tidak siap," ujar Diana.
Untuk mengatasi mandeknya pembebasan lahan, Kementerian PU menawarkan tiga langkah taktis. Pertama, melakukan inventarisasi kebutuhan lahan bersama kementerian/lembaga terkait, PT KAI, dan pemda.
Kedua, menyusun regulasi sesuai kewenangan masing-masing untuk menyederhanakan proses birokrasi pembebasan lahan. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyepakati komitmen percepatan.
Berdasarkan data Kementerian PU, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 184 lokasi berada di bawah kewenangan jalan nasional. Sejauh ini, baru 48 lokasi yang berhasil ditangani melalui pembangunan infrastruktur keselamatan.
Artinya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membenahi 136 perlintasan sebidang sisa yang tersebar di tujuh provinsi. Proyek besar ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp30 triliun.
"Namun, keberhasilannya tentu sangat tergantung pada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait," tambah Diana.
Dalam rapat tersebut, Wamen PU juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Menurutnya, insiden tersebut menjadi alarm keras bahwa penanganan perlintasan sebidang bukan sekadar urusan konstruksi, melainkan taruhan keselamatan nyawa masyarakat.
Diana menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas saat meninjau Kota Bekasi pada 28 April 2026, sehari setelah kecelakaan maut tersebut.
- ESDM Uji Sampel BBM Solar dari Sampah di 12 Lokasi demi Urus Izin Edar
Presiden menginstruksikan agar seluruh perlintasan sebidang KA yang berisiko tinggi segera dibenahi melalui pembangunan flyover (jalan layang), penguatan sistem pengamanan, serta penyediaan pos jaga.
Bagi Kementerian PU, arahan Kepala Negara tersebut menjadi pedoman utama untuk mempercepat peningkatan keselamatan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia.
"Aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan infrastruktur. Ini tidak boleh lagi dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pembangunan," pungkas Diana. (Antara)
