Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026) tentang kebijakan ekonomi nasional. Menurut dia, arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi.
“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Parriotik,” kata Abi Rekso, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga:Pembahasan RUU Pemilu, Menko Yusril Targetkan Selesai 2,5 Tahun Usia PemerintahanAbi Rekso juga mengapresiasi positif kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai. Abi Rekso menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif.
Baca juga: Prabowo Pidato di DPR Hari Ini, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal
“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insyaallah stabilitas ekonomi terjaga,” pungkas Abi Rekso.Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Prabowo, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.
Baca Juga:Kasus Impor Ribuan HP Ilegal dari China di Sidoarjo, Polisi Tetapkan 2 TersangkaDalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.
“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” sambungnya.
Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Prabowo meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Baca Juga:Prabowo Ingin Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” jelasnya.
Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya. “Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” pungkasnya.
#nasional
