Pangi Syarwi Chaniago Direktur Eksekutif Voxpol Center menilai persoalan utama masyarakat Indonesia saat ini masih berkutat pada isu ekonomi dan kesejahteraan.
Berdasarkan hasil survei yang dipaparkannya, kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan masih menjadi perhatian utama publik terhadap pemerintah.
“Kalau kita baca data terkait kebutuhan prioritas masyarakat, itu memang tidak bergeser. Ekonomi dan kesejahteraan masih menjadi kebutuhan pokok utama masyarakat, termasuk lapangan pekerjaan,” ujar Pangi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, masyarakat juga belum sepenuhnya puas terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi nasional, stabilitas rupiah, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Persoalan yang paling jadi perhatian itu pengendalian kebutuhan pokok, infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Layanan dasar seperti BPJS ini tidak bisa disepelekan oleh pemerintah,” katanya.
Pangi menilai beban ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini juga merupakan warisan kebijakan fiskal masa lalu, termasuk persoalan utang negara dan bunga utang yang terus membengkak.
“Beban fiskal hari ini itu juga akibat rangkaian panjang kebijakan sebelumnya. Utang negara dan bunga utang yang terus menumpuk menjadi persoalan serius,” ucapnya.
Selain itu, dia melihat adanya kebocoran sumber daya alam Indonesia, mulai dari ekspor ilegal nikel hingga batu bara yang dinilai menunjukkan lemahnya otoritas negara.
“Sumber daya alam kita bocor bebas keluar. Negara seharusnya punya otoritas kuat terhadap ekspor sumber daya alam,” tegasnya.
Pangi juga mengkritik praktik monopoli ekonomi yang menurutnya masih dikuasai kelompok oligarki. Ia meminta pemerintah memperkuat regulasi antimonopoli agar tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
“Monopoli ekonomi oleh oligarki menjadi pekerjaan rumah besar. Harus ada regulasi anti-monopoli supaya ada kesetaraan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor pangan, Pangi menilai Indonesia masih terlalu bergantung pada impor meski dikenal sebagai negara agraris. Ia mencontohkan komoditas seperti bawang putih, kedelai, gula, hingga buah-buahan yang masih didominasi produk luar negeri.
“Kita negara agraris, tapi buah-buahan yang dikonsumsi justru impor semua. Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar konsumtif bagi negara lain,” katanya.
Dia juga melihat tingginya harga minyak goreng di tengah status Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.
“Tidak masuk akal kita eksportir sawit terbesar, tapi minyak goreng justru langka dan mahal,” kritiknya.
Pangi meminta Prabowo Subianto Presiden turun langsung mengawasi pengendalian harga kebutuhan pokok, termasuk pupuk subsidi yang dinilai masih bermasalah di tingkat distribusi.
“Presiden harus turun langsung mengontrol harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan pupuk subsidi,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia turut mengkritik layanan kesehatan nasional dan kebijakan BPJS yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“BPJS jangan dipersulit. Kesehatan itu layanan dasar rakyat, bukan semata-mata urusan bisnis,” katanya.
Pangi mengingatkan pemerintah agar tidak anti kritik. Ia mencontohkan era pemerintahan B. J. Habibie yang dinilainya lebih terbuka terhadap kritik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.
“Pengamat dan kritik itu vitamin bagi pemerintah. Pemerintah tidak perlu sibuk memenjarakan orang yang mengkritik,” tutup Pangi.(faz/ipg)
