Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi dengan santai gelombang kritik dan kemarahan sebagian masyarakat terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar sejumlah wilayah di Kota Bandung.
Menurutnya, langkah tegas tersebut diambil demi mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menjaga ketertiban dan kebersihan kota.
Ia mengaku sangat memahami kekecewaan dan keresahan yang dirasakan oleh para pedagang yang terdampak kebijakan pembongkaran lapak tersebut.
"Tak masalah walau dimarah-marahi. Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua orang," ujar Dedi.
Dedi menegaskan bahwa penertiban ini bukan bertujuan untuk memutus mata pencaharian warga, melainkan untuk menegakkan aturan. Keberadaan lapak PKL di atas trotoar dinilai telah merenggut hak pejalan kaki dan menutupi visibilitas toko-toko resmi yang berada di kawasan tersebut.
"Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk tempat berdagang. Hak pejalan kaki harus diberikan, dan hak pemilik toko juga harus terlihat jelas dari depan," tuturnya.
Terkait tuntutan ganti rugi atau kompensasi dari para pedagang, Dedi menjelaskan bahwa secara regulasi, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap bangunan atau aktivitas usaha ilegal yang memanfaatkan fasilitas umum.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan lepas tangan begitu saja. Aspek ekonomi dan kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses transisi ini.
"Siklus ekonomi mereka harus tetap berjalan sebelum mendapatkan pekerjaan atau tempat usaha baru yang tidak melanggar aturan," tambah Dedi.
Namun, ia juga meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran daerah yang membuat pemerintah tidak bisa memberikan bantuan finansial dalam skala besar.
"Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas," tutup pria yang akrab disapa KDM tersebut.
