jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Harris Turino, menyatakan bahwa APBN bukan sekadar buku kas negara melainkan alat perjuangan bangsa. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027.
Harris mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 sampai 6,5 persen. Namun ia mengingatkan perlunya uji realitas. "Selama ini pertumbuhan Indonesia bertahan di kisaran lima persen," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (22/5).
BACA JUGA: Timwas Haji DPR Temukan Pungli KBIH di Makkah
"Untuk mencapai angka lebih tinggi, diperlukan mesin pertumbuhan baru seperti investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, dan lapangan kerja formal," tegasnya.
Terkait rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional yang akan mengkonsolidasikan ekspor komoditas strategis di bawah satu badan BUMN, Harris menyebut gagasan itu berisiko melahirkan birokrasi baru. "Pertanyaan jujurnya adalah apakah badan ini akan menjadi instrumen penguatan tata kelola atau justru melahirkan lapisan birokrasi baru," katanya.
BACA JUGA: Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, Nurdin Halid DPR Singgung Kementerian Baru dan Standar Baru
Dia memperingatkan potensi distorsi pasar. "Jika seluruh proses ekspor harus melewati satu pintu terpusat, ada risiko biaya transaksi membengkak dan fleksibilitas merespons pasar global menurun," jelas Harris.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pendekatan yang lebih cerdas. "Yang dibutuhkan bukan negara yang hadir lebih besar, tetapi negara yang hadir lebih cerdas," ujar anggota DPR tersebut.
BACA JUGA: Boni Hargens Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Anggota DPR Cukup 2 Periode
Dia merekomendasikan platform nasional tata kelola ekspor terintegrasi berbasis teknologi.
Selain itu, Harris juga menyoroti sempitnya ruang fiskal Indonesia. Ia mendorong reformasi penerimaan negara, termasuk mengejar potensi pajak dari platform digital global. "Stabilitas makro tidak lahir hanya dari pernyataan optimisme, tetapi dari kecepatan respons dan kualitas kebijakan," pungkasnya.
"Kita memerlukan APBN yang tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan," tutup Haris. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Formappi: Baleg DPR Tidak Dapat Intervensi Proses Penegakan Hukum Chromebook
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
