jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) Karman BM mendukung pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya hilirisasi industri nasional dan penguatan peran BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Minta Masyarakat Merekam Aparat yang Sewenang-wenang
Karman mengatakan semangat membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui hilirisasi dan penguatan BUMN merupakan kebijakan strategis yang harus didukung bersama sebagai pengamalan konkrit Pasal 33 UUD 1945.
Karman berharap, dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah tambang, termasuk di NTB, yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada aktivitas pertambangan rakyat melalui skema izin pertambangan rakyat (IPR).
BACA JUGA: Prabowo Bilang Masyarakat Desa Tidak Pakai Dolar, Dudung: Beliau Pemimpin yang Bijak
Menurut Karman, bagi sebagian masyarakat NTB, pertambangan rakyat menyangkut keberlangsungan hidup keluarga, lapangan kerja masyarakat lokal, dan denyut ekonomi di wilayah-wilayah tertentu.
Agenda hilirisasi industri dan penguatan peran BUMN di sektor pertambangan hendaknya dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan terhadap tambang rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Prabowo Tegaskan Laut Indonesia Harus Dimanfaatkan Nelayan, Bukan Kapal Asing
"Kami mengusulkan agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membangun model kemitraan yang inklusif serta pembukaan skema kerja sama antara koperasi penambang rakyat dengan BUMN pertambangan dan holding industri nasional," ujar Karman, Jumat (22/5).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) 2013-2017 itu meyakini kemitraan antara BUMN dan koperasi tambang rakyat dapat menjadi solusi tengah yang konstruktif.
Menurut dia, BUMN dapat berperan dalam pembinaan, penyerapan hasil tambang, transfer teknologi, serta integrasi masyarakat lokal ke dalam rantai hilirisasi nasional.
Sementara itu, masyarakat tetap memiliki ruang ekonomi yang legal dan produktif di daerahnya sendiri.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan negara tidak dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat daerah, tetapi justru menjadi jalan untuk menghadirkan pertambangan yang lebih tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat.
Karman berharap masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tengah besarnya potensi sumber daya alam daerah, tetapi benar-benar dilibatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, baik melalui kesempatan kerja, pemberdayaan usaha lokal, maupun akses yang adil terhadap manfaat ekonomi pertambangan.
"Kedaulatan sumber daya alam akan memiliki makna yang nyata apabila negara kuat, industri nasional berkembang, dan masyarakat di daerah tambang seperti NTB juga ikut tumbuh sejahtera bersama," kata Karman.
Menurut Karman, hilirisasi nasional harus menjadi jalan menuju keadilan ekonomi.
"Tidak hanya bagi pusat dan industri besar, tetapi juga bagi rakyat di daerah penghasil sumber daya alam," ujarnya. (Jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
