Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan fokus utama pada pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.
Yassierli menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri” di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut Yassierli, pendekatan promotif dan preventif perlu diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli.
Ribuan Kasus Kecelakaan Kerja Jadi SorotanBerdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.
Selain itu, terdapat 158 kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK), meski angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan akibat tantangan dalam pelaporan kasus.
Yassierli juga menyoroti data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menunjukkan sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.
“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” katanya.
Kemnaker dan BPJS Siapkan Langkah StrategisKementerian Ketenagakerjaan menetapkan tiga pekerjaan rumah utama bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat sistem K3 nasional.
Langkah tersebut meliputi optimalisasi layanan dan tata kelola klaim, peningkatan efektivitas program promotif dan preventif berbasis wilayah, serta memastikan penerapan SMK3 berjalan nyata dan terukur di perusahaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan pihaknya siap menyusun pembahasan teknis mendalam bersama Kemnaker.
“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.
