Rantai pengadaan barang dan jasa dalam mega proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat sorotan tajam. Mengelola alokasi anggaran bernilai jumbo, Badan Gizi Nasional (BGN) dituntut menerapkan standar tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) guna menjaga iklim persaingan bisnis yang sehat bagi para vendor dan mitra kerja.
Merespons dinamika publik terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang, BGN langsung memberikan keterangan. Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Muda Indonesia (JMI) sempat berunjuk rasa di kantor BGN pada Kamis (21/5/2026), menyampaikan kritik agar proses tender berjalan transparan dan akuntabel.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, turun langsung menemui massa aksi JMI. Sony menegaskan BGN tetap mengedepankan keterbukaan informasi serta memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengadaan proyek strategis nasional.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Apa yang menjadi masukan dan perhatian masyarakat tentu akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sony saat menemui massa aksi, dikutip dari keterangan pers BGN, Jumat (22/5/2026).
Menyikapi secara spesifik isu dugaan penyimpangan pengadaan logistik, BGN memastikan laporan tersebut langsung diekskalasi ke unit pengawasan, termasuk Inspektorat Utama BGN, untuk dilakukan audit menyeluruh.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh vendor dan proses lelang mematuhi aturan yang berlaku, tanpa ada ruang bagi praktik monopoli maupun kecurangan.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegas Sony.
Baca Juga: Bantah Titipan Industri Susu, BGN Coret Pengadaan Formula Bayi dari Program MBG
Baca Juga: Polri Tercatat Miliki 1.376 SPPG per Mei 2026 untuk Dukung Program MBG
Baca Juga: Prabowo Perluas Program MBG, Sasar Lansia Sebatang Kara
Sebagai institusi pemegang mandat krusial, BGN menegaskan komitmen pengawasan internal dilakukan secara berlapis. Tidak hanya berfokus pada audit administrasi, BGN juga membuka ruang bagi aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan apabila dalam evaluasi internal ditemukan indikasi pidana terkait pengadaan barang.
Sikap kooperatif BGN dalam merangkul dialog publik ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun komunikasi yang sehat, sekaligus menjadi warning atau peringatan keras bagi oknum yang mencoba mencari celah dalam proyek MBG.
