REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Jalur Gaza disebut tengah memasuki fase paling berbahaya dari kelaparan massal terorganisasi. Krisis itu dipicu semakin terbatasnya bantuan kemanusiaan dan meluasnya pembatasan wilayah yang memperdalam kehancuran ekonomi serta kemanusiaan di wilayah terkepung tersebut.
Dilansir the Palestine Chronicle, peringatan itu disampaikan Kantor Media Pemerintah Gaza di tengah laporan terbaru yang menunjukkan pembatasan berkepanjangan dan penguasaan wilayah telah mengubah kondisi geografis sekaligus masa depan ekonomi Gaza.
95 Persen Ternak di Gaza Musnah, Muslim Indonesia Diajak Berkurban untuk Palestina
Detik-Detik Haru Mama Hanifa Restui Thoudy Badai Berlayar ke Gaza
Situasi yang sebelumnya dianggap sebagai dampak sementara perang kini dinilai mulai berubah menjadi krisis struktural dengan konsekuensi jangka panjang.
Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan, Israel terus menggunakan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan terhadap lebih dari dua juta warga Palestina yang hidup dalam kondisi semakin memprihatinkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut otoritas Gaza, jumlah bantuan yang masuk sejak kesepakatan gencatan senjata masih jauh di bawah kebutuhan. Setelah gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 131 ribu truk bantuan diperkirakan masuk ke Gaza. Namun, yang terealisasi hanya sekitar 48.600 truk atau sekitar 37 persen dari kebutuhan.
Kondisi itu disebut semakin memburuk sepanjang Mei. Pada periode 1 hingga 18 Mei, sekitar 10.800 truk bantuan dijadwalkan masuk, tetapi hanya 2.719 truk yang berhasil mencapai Gaza. Angka itu hanya sekitar seperempat dari jumlah yang dibutuhkan.
Pengungsi Palestina berebut makanan berbuka puasa yang didistribusikan oleh dapur amal selama bulan suci Ramadhan, di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 26 Februari 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)
Otoritas Gaza menilai kebijakan yang mereka sebut sebagai “bantuan tetes demi tetes” telah menguras cadangan pangan dan memaksa pengurangan berbagai program bantuan.
Lebih dari 250 ribu keluarga kini disebut sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Sementara lebih dari 1,5 juta warga menghadapi ancaman kerawanan pangan yang terus memburuk.
Israel juga dituduh menghalangi masuknya daging, makanan beku, dan kebutuhan pokok lainnya. Krisis listrik dan pembatasan bahan bakar turut memperparah keadaan karena mengganggu sistem pendingin makanan, sehingga meningkatkan risiko pembusukan bahan pangan serta kasus keracunan dan malnutrisi, terutama pada anak-anak, pengungsi, dan lansia.
